Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Soal Antrean BBM, DPRD Babel Sepakati Perpanjangan Jam Operasional SPBU Hingga Pemasangan CCTV

PANGKALPINANG,BERITACMM.COM — Mengurai antrean panjang pengisian bahan bakar minyak (BBM) di Pulau Bangka dan Belitung, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Polda Babel dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyepakati sejumlah langkah penanganan, mulai dari perpanjangan jam operasional SPBU hingga penguatan pengawasan distribusi BBM bersubsidi.

‎Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, mengatakan salah satu langkah yang disepakati adalah memperpanjang jam operasional SPBU yang direncanakan mulai berlaku besok pagi.

‎Kebijakan tersebut menyesuaikan kondisi wilayah, dengan jam operasional hingga pukul 21.00 WIB untuk daerah perkotaan dan pukul 19.00 WIB untuk daerah rawan.

‎"Pertama, sudah sepakat atas usulan dari Bapak Dirkrimsus agar operasional SPBU se-Bangka Belitung diperpanjang. Dengan catatan, untuk daerah perkotaan sampai jam 9 malam, sedangkan bagi daerah yang rawan cukup sampai jam 7 malam. Namun, itu harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat agar ada jaminan keamanan," ujar Didit Srigusjaya.

‎Selain memperpanjang jam operasional, penataan sub-penyalur BBM bersubsidi menjadi perhatian dalam upaya mengatasi persoalan distribusi dan tingginya harga BBM di tingkat pengecer.

‎DPRD Babel menyoroti belum tersedianya data terpadu mengenai keberadaan sub-penyalur BBM bersubsidi di tingkat daerah. Kondisi tersebut dinilai perlu segera dibenahi, terlebih harga BBM eceran sempat melonjak hingga Rp17.000-Rp19.000 per liter dan memberatkan masyarakat.

‎Menindaklanjuti persoalan tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemprov Babel dijadwalkan mengumpulkan seluruh kepala dinas terkait di kabupaten/kota untuk melakukan pendataan secara menyeluruh.

‎"Sub-penyalur inilah yang nantinya akan menyalurkan BBM subsidi di kecamatan masing-masing sehingga harganya bisa tetap terjangkau oleh masyarakat," tegasnya.

‎Langkah berikutnya adalah memperkuat pengawasan distribusi BBM melalui pemanfaatan teknologi. Setiap SPBU diwajibkan memasang kamera pengawas (CCTV) yang terhubung langsung dengan pihak kepolisian agar proses penyaluran BBM bersubsidi dapat dipantau secara real-time.

‎Di sisi lain, aktivitas pengerit BBM juga menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut. Didit menegaskan bahwa masyarakat tetap diperbolehkan mencari rezeki melalui aktivitas tersebut selama tidak merugikan masyarakat lain atau mengganggu ketertiban umum.

‎"Artinya kita tidak melarang masyarakat untuk melakukan aktivitas mendapatkan BBM, istilah 'ngerit' tidak masalah, silakan, asal tidak merugikan masyarakat yang lain. Pihak pengerit mengeluh, masyarakat umum juga mengeluh, jadi kita cari solusi jalan tengahnya," kata Didit.

‎Sementara itu, terkait penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) BBM yang sebelumnya sempat dibatasi melalui kebijakan, namun mendapat koreksi dari Ombudsman, pihak Dirkrimsus Polda Babel saat ini sedang melakukan kajian hukum mendalam.

‎"Bapak Dirkrimsus akan mengkaji. Jika memang tidak ada unsur pidananya akan dilanjutkan, tetapi jika ada unsur pidana tentu tidak dilanjutkan, mengingat ini menyangkut barang bersubsidi," jelasnya.

‎Didit menambahkan, jajaran Polda Babel juga akan terus memantau dan mengawasi aktivitas serta distribusi BBM di seluruh SPBU se-Bangka Belitung. Pengawasan tersebut diharapkan dapat mendukung penerapan penyesuaian aturan operasional dan distribusi BBM agar berjalan tertib dan aman.

‎(JK)

‎

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.