PANGKALPINANG, BERITACMM.COM ΓÇö Polemik pengadaan mobiler di rumah dinas Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) terus menuai sorotan.
Kali ini, Anggota Komisi I DPRD Babel, Muhtar Motong, turut angkat bicara menyusul kabar rencana penarikan sejumlah peralatan dan mobiler oleh pihak penyedia jasa karena belum dibayarkan.
Muhtar mengaku miris melihat kondisi yang terjadi. Menurutnya, persoalan tersebut mencerminkan buruknya tata kelola pemerintahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
"Ini bukan persoalan temuan LHP Inspektorat atau tidak ada dalam kontrak maupun SPK atau tidak tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Akan tetapi, kenapa semuanya seperti dipersiapkan?," kata Muhtar, Selasa (10/03/2026).
Ia juga menilai organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani pengadaan tersebut tidak bekerja secara profesional serta tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Karna ini menyangkut marwah dan moralitas loh. Walau bagaimana pun saat ini Wakil Gubernur Babel masih ada dan aktif dan haruslah diperlakukan dengan selayaknya," tegas Muhtar.
Lebih lanjut, Muhtar menjelaskan bahwa ketentuan mengenai rumah jabatan pejabat daerah telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 99 serta Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Pasal 14.
Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa rumah jabatan pejabat yang dibiayai melalui APBD, termasuk rumah dinas Wakil Gubernur Babel, harus dilengkapi dengan perabotan yang layak.
Jika ketentuan tersebut tidak diindahkan, Muhtar menilai Pemprov Babel berpotensi melanggar aturan yang berlaku.
"Ini bisa dianggap melanggar amanat undang-undang loh, jadi gak boleh juga kita sembarangan," tegasnya lagi.
Ia pun mendorong Komisi I DPRD Babel untuk segera memanggil OPD terkait agar persoalan tersebut dapat dibuka secara terang benderang.
"Karna kita selalu berharap pemerintah daerah menjalankan tugasnya dengan transparan dan bertanggung jawab," pungkas Muhtar.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengakui adanya anggaran untuk pengadaan mobiler rumah dinas Wakil Gubernur Babel.
Dalam hal ini, Plt Inspektur Inspektorat Babel, Imam Kusnadi, menjelaskan bahwa anggaran pengadaan mobiler tersebut sebenarnya tergabung dalam satu paket dengan anggaran pelayanan kantor serta pengadaan mobiler untuk rumah dinas Gubernur dan Wakil Gubernur
Namun, nilai anggaran yang tersedia tidaklah sebesar jumlah belanja yang telah dilakukan yang mencapai sekitar Rp850 juta.
"Anggaran itu ada cuma nilainya gak besar, tidak sebesar dibelanjakan dan anggaran itu untuk seluruh termasuk pelayanan kantor, rumah dinas Gubernur dengan Wakil Gubernur," ungkapnya saat press conference di Ruang Tanjung Pesona, Kantor Gubernur Babel, Selasa (10/03/2026).
Imam juga menegaskan bahwa pengadaan mobiler dan sejumlah perlengkapan rumah dinas Wakil Gubernur Babel tersebut tidaklah tercantum dalam RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah).
"Didalam RKBMD itu biasanya kalo untuk belanja barang bersifat baru diganti yang barang lama. Itu barang yang ingin digantikan baru haruslah sudah rusak," tutur Imam.
Saat ini pun, lanjut Imam, pihaknya telah meminta Biro Umum untuk kembali memasangkan mobiler lama di rumah dinas Wakil Gubernur Babel yang dinilai masih layak digunakan.
"Makanya kondisi sekarang, setelah di cek barang itu ada. Kita arahkan juga Biro Umum untuk segera dipasang barang yang lama tersebut," tegasnya.
Lebih lanjut, Plt Inspektur Inspektorat Babel ini juga menilai pengadaan mobiler di rumdin Wagub Babel tidaklah sesuai mekanisme.
Berbeda halnya dengan perbaikan Gedung rumah dinas Wagub Babel, yang dinilai telah melalui mekanisme yang benar dan sesuai aturan, sehingga pembayarannya pun telah dilakukan oleh Pemprov Babel.
"Ada SPK nya jelas, perintahnya jelas," kata Imam.
(Jk)
Berita
Post
Soroti Polemik Penarikan Mobiler Rumdin, Muhtar : Ini Cerminan Buruknya Tata Kelola Pemerintahan