PANGKALPINANG,BERITACMM.COM
Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Pulau Kelasa, Kabupaten Bangka Tengah, menuai sorotan tajam dari Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Rina Tarol.
Rina menilai, bahwa PT Thorcon Indonesia belum layak dan tidak berkompeten dalam membangun PLTN tersebut. Pasalnya, hingga kini perusahaan swasta tersebut belum memiliki lisensi penting yang diwajibkan untuk pembangunan PLTN, seperti lisensi desain dan konstruksi.
"Artinya secara umum PT Thorchon tidak boleh beraktivitas karna mereka dianggap tidak berkompeten, dan saya sudah berkonsultasi dengan Ketua Komisi XII DPR RI, dia menyatakan PT Thorchon juga belum layak untuk melakukan kegiatan di Pulau Kelasa," beber Politisi Partai Golkar ini, dalam RDP bersama PT Thorcon Indonesia, WALHI, dan masyarakat, berlangsung di DPRD Babel, Senin (10/11) kemarin.
Selain persoalan itu, Rina turut menyoroti lokasi proyek yang berada di kawasan konservasi dan memiliki cagar alam bawah laut yang harus dilindungi. Ia menegaskan, agar pemerintah daerah bersikap tegas terhadap pihak mana pun yang melanggar aturan yang telah dibuat.
"Gak ada buk kegiatan yang gak merusak lingkungan. ini sudah diatur oleh Kementerian buk bukan hanya kami, bukan hanya pemerintah daerah ataupun provinsi, pemerintah daerah dan provinsi harus bersikap tegas pada saat mereka (PT Thorcon-red) melanggar ya bersikap, pemerintah jangan hanya diam, sesekali lah garang sedikit," tegas Rina, disambut riuh tepuk tangan masyarakat.
Rina juga mengingatkan PT Thorcon Indonesia, untuk pentingnya menghormati aturan dan kerja keras pemerintah daerah dalam menyusun regulasi tersebut.
"Bikin Perda (Peraturan Daerah) itu pak banyak habis duit pak, leteh orang ne (masyarakat-red) mayar pajak jadi tolong kita hargai, ini sudah jelas-jelas Cagar Alam bawah laut pak ketua, ini sudah dinyatakan oleh Kementerian, ya tidak boleh sama sekali di ganggu," tambahnya.
Lebih jauh, Rina juga menilai, pembangunan PLTN di Babel tidaklah mendesak. Menurutnya, kebutuhan listrik masyarakat sudah tercukupi dari berbagai sumber energi yang ada.
"Karna saya pikir Bangka Belitung belum butuh nuklir ibu, masyarakat Babel sudah terpenuhi PLN dan PLTU yang dibangun di Sadai. Kami juga bangun PLTS,matahari kami banyak. Ya kalo kebutuhan (listrik-red) Jawa-Bali bangun disana saja, tidak perlu merusak lingkungan kami," tegasnya lagi.
Menyikapi hal ini, CEO PT Thorcon Indonesia, Dhita Ashari, mengakui pihaknya memang belum mengantongi lisensi kontruksi dan lisensi desain. Namun, ia menegaskan bahwa perusahaan tidak akan melanggar regulasi yang berlaku.
"Jadi kita melakukan ini bukan tidak mengkaji dulu dari awal, baik ekologinya lalu regulasinya, seperti Buk Rina sampaikan tadi ibu ada tiga lisensi ya persetujuan dari masyarakat, tentunya itu sudah kami pertimbangkan, lalu lisensi kontruksi itu memang kedepannya harus kita dapatkan ibu, tapi melalui tahapan-tahapan sebelum sampai izin kontruksi itu didapat," tuturnya.
"Terkait regulasi tata ruang itu pun sudah kita cek sebelumnya, memang betul itu ada konservasi tetapi itu lokasi yang tidak kami gunakan. Memang betul itu peruntukkannya untuk pariwisata itu betul sekali bapak ibu dan kita melakukan pengajuan, pengajuan nya ini pun kita ada kajiannya ada pemetaan tata ruang jadi kita tidak mengajukan tanpa ada syarat," jelas Dhita.

Lebih lanjut, Dhita juga menegaskan komitmen perusahaan untuk transparan dan terbuka terhadap hasil kajian yang telah dilakukan, termasuk aspek ekologi dan demografi.
"Terumbu karang pun berdasarkan kajian kita sudah mitigasi, sehingga nanti seperti tim saya sampaikan itu sudah kita kaji dulu kemarin, jadi memang terumbu karangnya masih bagus atau tidak itu sudah kita ukur, sudah kita kaji betul-betul, kajiannya (akan-red) kita serahkan," ucapnya.
"Terkait izin lisensi itu memang bertahap kita tidak bisa ujuk-ujuk langsung melakukan pembangunan apapun disana dan kita akan terus edukasi dan sosialisasi," tambahnya.
Terakhir, CEO PT Thorcon Indonesia memastikan, bahwa pembangunan PLTN tidak hanya mengacu pada standar nasional, namun aturan internasional yang telah ditetapkan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA - International Atomic Energy Agency) dan regulasi yang berlaku.
"Untuk membangun kita tidak mungkin tidak mengikuti (regulasi), apalagi terutama 3S untuk tingkat keselamatan, keselamatan itu sudah diatur dan kita akan tetap mengikuti peraturan yang berlaku, jadi bapak ibu izinkan PT Thorcon kedepan tetap melakukan sosialisasi dan edukasi," pintanya.
(JK)