PANGKALPINANG,BERITACMM.COM
Anggota DPRD Babel Maryam mendorong agar royalti di sektor pertambangan dari pemerintah pusat ke daerah dapat di evaluasi.
Menurut Srikandi Partai Demokrat, rendahnya royalti saat ini sangatlah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah, tak terkecuali di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).
"Keadaan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hampir tidak bertumbuh signifikan disetiap tahunnya, keadaan ini bisa dilihat pembangunan tumbuh kian melamban, program program penunjang pertumbuhan ekonomi belum dapat direalisasikan dengan maksimal," kata Maryam, Rabu (29/01/2025).
Diketahui, saat ini royalti yang diterima oleh Babel dari sektor pertambangan hanya 3 persen saja. Maka dari itu, lanjut Maryam, persoalan dimaksud menjadi perhatian serius oleh semua kalangan termasuk DPRD Provinsi Bangka Belitung.
"Ini juga bisa dilihat dari Penetapan APBD Bangka Belitung tahun Anggaran 2023 Ke 2024 selanjutnya ke 2025 kecendrungan tidak stabil. Pendapatan Asli Daerah pun trennya antara target dan realisasi dari tahun ke tahun tidak tercapai, banyak faktor yang menjadi penyebabnya," bebernya.
"Pada saat perencanaan penetapan besaran target PAD harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara nasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber Pendapatan daerah dan memiliki kepastian hukum serta sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, agar beberapa program yang dibiayai oleh PAD tidak mengalami penundaan atau pencoretan," sambung Maryam.
Sementara dengan kondisi PAD Babel sekarang, Maryam juga mengakui, pelaksanaan pembangunan dan pembiayaan daerah sangat terbatas sekali. Sehingga, kenaikan royalti dapat menjadi salah satu opsi sebagai jalan keluar atas kondisi saat ini.
"Iya ini seperti perlu dikalkulasikan kembali antara yang kita terima dengan PR pembangunan kita yang masih banyak harus diselesaikan penataan Kawasan Khusus Ekonomi atau Industri, Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, transportasi, insfrastruktur lainnya dermaga (Pelabuhan- Red) dan lain-lain . Khusus untuk royalti 3 persen disektor pertambangan ini menjadi mimpi disiang bolong untuk Babel mampu merealisasikan semua program percepatan pembangunan itu," tuturnya.
"Untuk itu agar pemerintah pusat mengevaluasinya,harus ada penambahan bagi daerah yang menjadi sumber penghasil barang tambang tersebut minimal di angka 15 persen ini pun bukan angka yang mampu dengan cepat menangani semua PR Bangka Belitung, namun paling tidak ada secerca semangat bagi Provinsi Bangka Belitung mengatasi tantangan dan persaingan Bisnis dalam menciptakan kesejahteraan Masyarakat Babel," pinta maryam.
Dikatakan dia, kenaikan royalti dimaksud sangat perlu dipertimbangkan oleh pemerintah pusat agar Bangka Belitung bisa membangun banyak hal guna mengejar ketertinggalan pembangunan insfrastruktur dan menggerakkan sektor unggulan, sehingga kedepan Bangka Belitung dapat benar-benar menjadi provinsi yang mandiri.
"Lagi pula pembagian royalti 3 persen ini sudah berlaku lama, sudah tidak mengimbangi kenaikan harga kebutuhan yang tertuang di Standar Satuan Harga (SSH), saat dana itu dipergunakan untuk membangun, dengan target capaian baik untuk peningkatan SDM maupun peningkatan di bidang yang lain kita harus bersama sama mendorong pembangunan di Babel, kita selamat Babel dari ketertinggalan," pungkasnya.
(Jek)