Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

ST Burhanuddin Perintahkan Kejati Babel Usut Tuntas Tambang Ilegal, Minta Dalang dan Pemodal Ikut Diburu


BANGKATENGAH,BERITACMM.COM

Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia (RI) menegaskan komitmennya untuk memberantas seluruh aktivitas pertambangan ilegal yang telah merugikan negara.

Komitmen itu ditegaskan langsung oleh Jaksa Agung RI ST Burhanuddin, saat meninjau lokasi tambang ilegal dan barang bukti hasil operasi Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan Pertambangan (PKH) di Dusun Nadi, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Rabu (19/11/2025).

Dalam hal ini, ST Burhanuddin menyatakan bahwa apa yang ditemukan di lapangan menunjukkan besarnya skala aktivitas ilegal yang harus segera diproses secara hukum.

"Kita bisa melihat hasilnya apa yang dilakukan ilegal-ilegal ini, dan tentunya kami akan melakukan suatu tindakan ke penyidikan," ungkap ST Burhanuddin, kepada awak media usai meninjau lokasi tambang ilegal tersebut.

Dalam kasus ini, Burhanuddin menegaskan, bahwa telah memerintah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bangka Belitung untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Ia juga memastikan bahwa penindakan tidak berhenti pada pekerja lapangan, namun aktor utama, termasuk pemodal, juga harus diburu dan diproses.

"Kita sudah perintahkan Kejati Babel untuk melakukan penyelidikan siapa pemilik - pemilik ini, kita akan telusuri sampai dengan siapa pemodalnya," tegas Burhanuddin.

"Tidak mungkin ilegal-ilegal ini menggunakan ekskavator yang bagus-bagus ini kalo hanya main-main, ini adalah eksploitasi yang harus kita tindak," tambah Kejagung RI.

Sebagaimana diketahui, pada tanggal 8 November 2025 kemarin, Satgas PKH telah melakukan penindakan pertambangan ilegal di dua lokasi yang berada di Kabupaten Bangka Tengah, dengan luas perambahan mencapai 315,48 Hektare.

Dari penindakan di dua lokasi tersebut, Satgas PKH turut mengamankan puluhan alat berat, diantaranya 21 excavator dan 2 buldoser. Adapun dari aktivitas kegiatan ilegal yang terjadi di kawasan hutan itu berpotensi menimbulkan kerugian negara sebesar Rp12,9 triliun.

Lebih lanjut, ST Burhanuddin mengatakan, seluruh barang bukti yang disita akan dititipkan ke PT Timah, sembari menunggu proses hukum dalam kasus ini inkrah.

"Ini kita sita, kita nanti akan sampai proses, kita akan titipkan ke PT Timah dan nanti akan dijadikan penyertaan modal untuk PT Timah, Negara," pungkasnya.

(JK)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.