PANGKALPINANG,BERITACMM.COM
Sebanyak 163 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) akan menjadi wadah bagi para pekerja tambang agar dapat bekerja di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk.
Hal ini merupakan bagian dari program kemitraan strategis antara Pemerintah Daerah dan PT Timah Tbk, dalam mewujudkan tata kelola pertambangan rakyat yang legal.
"Hari ini alhamdulillah ada 163 koperasi mewakili Babel untuk berkerjasama, tinggal kita bikin legalnya, bikin perjanjiannya yang saling menguntungkan, Timah untung, pemerintah untung, rakyat untung, koperasi untung," kata Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, usai mengikuti rapat koordinasi percepatan operasionalisasi Kopdes Merah Putih, di Kantor Gubernur, Senin (27/10/2025).
Ia juga menekankan, nantinya seluruh hasil timah dari kegiatan koperasi wajib disetorkan ke PT Timah bukan ke pihak lain.
Selain itu, kata Hidayat, Pemerintah Provinsi akan membenahi seluruh perizinan, termasuk akan mengeluarkan Surat Usaha Jasa Pertambangan (SUJP) bagi Kopdes Merah Putih, agar dapat bermitra secara langsung dengan PT Timah Tbk.
"Izin pun mulai besok kita mulai perbaiki, koperasi kan tidak ada izinnya? Mulai kita perbaiki izinnya, seperti IUP Penambangan PT Timah ada, tapi surat jasa usaha penambangan (SUJP) kan dari provinsi itu, akan kita keluarkan dan tidak berbayar, gratis," tegasnya.
Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) PT Timah Tbk, Restu Widiyantoro, mengatakan memang dibutuhkan penyesuaian agar Kopdes Merah Putih dapat bermitra dengan PT Timah Tbk. Salah satunya memiliki SUJP yang menjadi salah satu legal standing.
Ia pun mengaku sepakat dengan program kemitraan koperasi yang saat ini sedang dibangun. Dengan harapan, nantinya dapat menciptakan iklim pertambangan yang tertib, berkeadilan, dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.
"Kita sudah sepakat, 99 persen (mitra penambangan-red) melalui koperasi sisanya karna memang masih ada yang harus menyesuaikan, tapi mudah-mudahan tahun depan 100 persen pakai koperasi," tukasnya.
Ditempat yang sama, Staf Khusus Kementerian Koperasi (Kemenkop) RI, Prof Ambar Pertiwi Ningrum menjelaskan, bahwa pihaknya akan memastikan proses kemitraan Kopdes dan PT Timah berjalan sesuai aturan, sembari menunggu pemerintah provinsi mengurus legal standing untuk Kopdes Merah Putih tersebut.
"Ini paralel, karna prosesnya tidak instan, nanti jangan sampai salah langkah, itu yang penting. Regulasi tetap harus kita kuatkan dan kami dari Kemenkop akan menguatkan lagi dari sisi kelengkapan, dari sisi legalitas," jelasnya.
"Yang jelas harus mengikuti rules, mengikuti prosedur yang baik, yang benar, on the right track sesuai dengan regulasi bukan penambang liar," tambah Prof Ambar.
Ia juga menekankan, para penambang wajib menjadi anggota Kopdes Merah Putih, sehingga manfaatnya dapat betul-betul dirasakan.
"Koperasi ini harus rekruitmen anggota, harus sebanyak-banyaknya karna nanti selain mereka punya usaha nambang tapi mereka juga bisa merasakan manfaatnya dari fasilitas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini, contohnya koperasi ini akan dibangun gerai-gerai sembako sehingga masyarakat akan mendapatkan sembako yang murah karna langsung dari BUMN seperti bulog," pungkasnya.
(JK)
Berita
Post
SUJP Bakal Diurus, Ratusan Kopdes Merah Putih Siap Bermitra dengan PT Timah