PANGKALPINANG,BERITACMM.COM
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) telah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar pajak seluruh kendaraan diatas air yang beroperasi di wilayah perairan "Negeri Serumpun Sebalai" dapat dipungut dan masuk sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Demikian hal ini disampaikan oleh Kepala Bakeuda Provinsi Kepulauan Babel melalui Kabid PAD Bakeuda Babel, Rudi, ketika diwawancarai oleh media ini, Sabtu (20/09/2025) kemarin.
Bahkan saat ini, kata Rudi, usulan tersebut telah siap untuk ditandatangani pemerintah pusat dan diprediksi akan mulai diterapkan di Bangka Belitung pada tahun 2026 nanti.
"Saat ini regulasinya siap ditandatangani oleh pak menteri dan insyaallah ketika Perda pajak retribusi kita direvisi, ditahun 2026 kita sudah bisa memungut kendaraan bermotor diatas air," ungkapnya.
Rudi menegaskan, dalam usulan regulasi pengutan pajak kendaraan diatas air ini, pemerintah provinsi tetap mempertimbangkan para nelayan-nelayan kecil, dengan tidak mengenakan pajak pada kapal dibawah 7 (tujuh) GT (Groos Tonnage).
"Bagi warga-warga kita nelayan kecil yang memiliki kapal perahu dibawa 7 GT itu tidak dikenakan, karna kami sudah memantau data dilapangan, kalo yang diatas 7 GT itu dimiliki oleh pemodal besar dan perusahaan, kalo nelayan kecil tidak memiliki kapal sebesar itu," terang Rudi.
Sementara untuk besaran pajak yang dikenakan, pihaknya mengusulkan agar besaran pajak dapat dihitung berdasarkan tempat beroperasi bukan tempat produksi.
"Kami tekankan itu, kalo didasarkan tempat produksi maka diyakini Babel tidak akan dapat apa-apa, karna produksi untuk kapal 7 GT keatas ini masih terbatas, yang banyaknya di DKI jakarta, di Kepri, Batam, Maluku, di Babel ada tapi tidak signifikan," tegasnya.
(JK)