PANGKALPINANG, BERITACMM.COM – Pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) diwarnai perbedaan pandangan di internal Panitia Khusus (Pansus) DPRD Babel.
Anggota Pansus Revisi RZWP3K, Rina Tarol, memutuskan mengundurkan diri lantaran tidak sependapat dengan hasil finalisasi pembahasan terkait penetapan zonasi kawasan Kampung Nelayan Batu Perahu hingga Rias, Bangka Selatan.
Adapun hasil finalisasi yang dimaksud yakni berkaitan dengan usulan masyarakat agar wilayah Batu Perahu - Rias dikeluarkan dari zona tambang dan dialihkan menjadi zona tangkap nelayan. Namun, usulan tersebut disebut tidak diakomodasi dalam hasil finalisasi Pansus.
Dikonfirmasi BeritaCMM pada Senin (2/11/2026), Rina Tarol membenarkan pengunduran dirinya tersebut. Ia menjelaskan, keputusan itu diambil karena aspirasi masyarakat nelayan Batu Perahu hingga Rias yang selama ini memperjuangkan wilayah tangkap mereka tidak mendapat tindak lanjut sesuai harapannya.
"Padahal masyarakat Nelayan Batu Perahu hingga Rias ini dari dulu telah menuntut agar wilayah tersebut menjadi zona tangkap nelayan," tegas Rina.
Menurut Rina, penolakan masyarakat terhadap aktivitas pertambangan di kawasan tersebut bukan persoalan baru. Bahkan, masyarakat nelayan disebut telah berulang kali menyuarakan keberatan melalui aksi demonstrasi.
"Masyarakat Nelayan Batu Perahu hingga Rias itu dari dulu demo, sampai tidur di Polda, di Provinsi, masak aspirasi mereka tidak kita tindaklanjuti. Dimana wajah saya sebagai Anggota Dewan Dapil Bangka Selatan jika aspirasi masyarakat tidak saya dukung," tegas Rina.
Bagi Rina, memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai anggota DPRD, khususnya dalam memastikan kepentingan nelayan tetap diperhatikan dalam kebijakan penataan ruang laut.
Sementara itu, Ketua Pansus Revisi RZWP3K DPRD Babel, Sardi, hingga berita ini diterbitkan masih dalam upaya konfirmasi terkait pengunduran diri Rina Tarol dan perbedaan pandangan dalam pembahasan zonasi tersebut.
Media BeritaCMM memastikan membuka ruang hak jawab dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Ketua Pansus maupun pihak terkait untuk menyampaikan penjelasan dan tanggapan atas persoalan ini sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.
(JK)