PANGKALPINANG,BERITACMM.COM Penantian panjang masyarakat terhadap legalitas aktivitas pertambangan rakyat di Bangka Belitung akhirnya menemukan titik terang. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani bersama DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung resmi menyepakati pemberlakuan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) melalui penetapan Peraturan Daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna yang digelar di Pangkalpinang, Senin (22/6/2026).
Kebijakan tersebut menjadi salah satu keputusan strategis dalam upaya membangun tata kelola sumber daya alam yang lebih tertata, legal, dan berpihak kepada masyarakat.
Dalam rapat paripurna itu, Gubernur Hidayat Arsani dan Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya menandatangani rancangan keputusan bersama terkait penetapan perda yang menjadi dasar pelaksanaan berbagai kebijakan daerah, termasuk pemberlakuan IPR.
"Dengan dikeluarkannya IPR ini, masyarakat dapat terbantu. Ini adalah aspirasi rakyat karena menyangkut hajat hidup orang banyak," tegas Gubernur Hidayat.
Pada tahap awal, IPR akan diberlakukan bagi masyarakat di tiga kabupaten, yakni Bangka Tengah, Belitung Timur, dan Bangka Selatan. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung juga memastikan proses pengajuan perizinan dilakukan dengan prosedur yang lebih mudah sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menyambut baik langkah tersebut dan menilai pemberlakuan IPR merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.
"Dengan adanya IPR ini, kami berharap ada peningkatan ekonomi. Jika selama ini sektor perkebunan menjadi penopang utama, kini sektor pertambangan diharapkan dapat turut mendongkrak daya beli masyarakat," ujar Didit.
Meski demikian, DPRD memberikan sejumlah catatan penting kepada pemerintah daerah, terutama dalam penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai aturan turunan agar tidak menimbulkan multitafsir dalam implementasinya.
Didit juga menegaskan bahwa IPR harus benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu.
Selain membahas pemberlakuan IPR, rapat paripurna juga mengagendakan penyampaian laporan hasil reses DPRD masa sidang II tahun 2026 serta pembahasan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2017 tentang penataan perkebunan kelapa sawit.
Perubahan regulasi tersebut diarahkan untuk menciptakan tata kelola perkebunan yang lebih harmonis, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi pekebun, masyarakat, maupun pemerintah daerah.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Bangka Belitung juga membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang akan melakukan kajian dan pembahasan mendalam terkait penatausahaan sektor perkebunan kelapa sawit agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Gubernur Hidayat Arsani menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja sama dan sinergi seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan kebijakan.
"Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Kini, rakyat kita bisa tersenyum karena perizinannya telah lengkap. Perda ini akan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia," ucapnya.
Ia juga menegaskan bahwa setiap kebijakan pembangunan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung harus mengedepankan kepastian hukum, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.
Dalam berbagai persoalan pembangunan daerah, pemerintah tetap mengedepankan pendekatan persuasif, mediasi, serta pendampingan hukum sebagai solusi penyelesaian yang konstruktif.
"Kebijakan yang kita susun harus kuat secara hukum, adil secara sosial, dan bijaksana secara ekologis," pungkas Gubernur.
Pemberlakuan IPR ini diharapkan menjadi momentum baru bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung, sekaligus menghadirkan tata kelola pertambangan rakyat yang lebih legal, tertib, dan berkelanjutan.
(JK)
Berita
Post
Tambang Rakyat Kini Punya Payung Hukum, Hidayat Arsani : Aspirasi Rakyat Akhirnya Terwujud