PANGKALPINANG, BERITACMM.COM -- DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mulai mengambil langkah konkret untuk menata kembali pemanfaatan ruang laut di wilayah Babel. Salah satunya dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas revisi Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).
Pembentukan Pansus tersebut diputuskan dalam rapat paripurna DPRD Babel yang membahas revisi Perda RZWP3K, di Gedung DPRD Babel, Kamis (1/10/2026).
Langkah ini merupakan tindak lanjut atas permintaan masyarakat yang menginginkan adanya perubahan terhadap aturan pemanfaatan ruang laut, termasuk persoalan zonasi di kawasan Laut Beriga, Kabupaten Bangka Tengah.
Melalui Pansus, DPRD Babel akan menggali berbagai masukan dan rekomendasi sebelum menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2020.
Ferry menegaskan, revisi Perda Nomor 3 Tahun 2020 bukan untuk menghapus aturan yang sudah ada. Perubahan diarahkan untuk melakukan penyesuaian, penyempurnaan, dan penataan kembali sejumlah pasal yang dinilai tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam revisi tersebut adalah potensi tumpang tindih alokasi ruang serta konflik pemanfaatan ruang laut. Kondisi ini turut dikaitkan dengan dinamika pemanfaatan wilayah Batu Beriga dan perairan Lubuk Besar.
“Kawasan laut Bangka Belitung dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, mulai dari perikanan tangkap, budidaya, transportasi, pariwisata, hingga pertambangan,” kata Ferry saat membacakan nota penyampaian Ranperda.
Menurut Ferry, penataan ruang laut tidak hanya berkaitan dengan kepentingan investasi dan aktivitas ekonomi, tetapi juga harus memastikan ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat pesisir tetap terlindungi.
Kebijakan tata ruang laut juga diharapkan mampu mempertemukan kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologis sehingga pemanfaatan wilayah pesisir dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Dalam proses pembahasan Ranperda, Bapemperda DPRD Babel mendorong keterlibatan berbagai pihak. Akademisi, organisasi lingkungan, pelaku usaha hingga masyarakat nelayan diharapkan dapat memberikan masukan terhadap substansi perubahan aturan tersebut.
Pelibatan berbagai unsur dinilai penting agar revisi RZWP3K tidak hanya menjadi perubahan regulasi di atas kertas, tetapi benar-benar mencerminkan kondisi serta kebutuhan masyarakat di lapangan.
Melalui revisi Perda RZWP3K, DPRD Babel menargetkan terbentuknya tata kelola ruang pesisir dan laut yang lebih transparan, adil, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam jangka panjang.
Pembahasan ini juga menjadi momentum untuk menata berbagai kepentingan pemanfaatan ruang laut di Babel, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan serta kehidupan masyarakat pesisir.
(JK)