PANGKALPINANG,BERITACMM.COM
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Maryam menegaskan, bahwa dirinya menolak adanya pemangkasan anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan, khususnya perihal belanja modal yang bersentuhan langsung dengan sarana dan prasarana pendidikan yang sangat urgent.
Apalagi harus mengorbankan program-program yang berkaitan dengan pengadaan alat praktik peserta didik, menurut Maryam, haruslah di kaji ulang. Karna sarana dan prasarana tersebut merupakan kebutuhan untuk peningkatan kualitas dan mutu pendidikan itu sendiri.
Demikian hal itu disampaikan Maryam, saat Komisi IV DPRD Babel menggelar rapat bersama Dinas Pendidikan ,dinas kesehatan,kesra dan beberapa OPD yang lain yang merupakan mitra komisi IV DPRD Provinsi Bangka Belitung, guna membahas tindaklanjut dari Inpres Nomor 1 tahun 2025 terkait efesiensi anggaran dan hasil rapat internal tim TAPD, di ruang rapat komisi IV DPRD Babel, Rabu (19/02/2025).
"Saya tidak sepakat bila efesiensi anggaran terkait masalah belanja modal yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan publik harus terimbas," ungkap Politisi Partai Demokrat ini.
"Sekolah-sekolah yang masuk dalam program (rehabilitasi-red) itu sekolah memang sudah layak untuk direhab justru bahaya kalo itu dibiarkan, jika harus menunggu satu tahun kedepan kita tidak tau ada yang terjadi tapi jika pembangunan baru oke kita pertimbangkan," sambung Maryam.
Termasuk juga di bidang kesehatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat baik itu BPJS, dan program lainnya yang keterkaitan langsung dengan publik untuk dapat dipikir lagi jika ingin di efesiensi. Karena menurut dia, efesiensi anggaran lebih baik dilakukan pada bidang-bidang yang bukan merupakan skala prioritas bagi daerah.
Apalagi diakui pihaknya, dalam postur APBD Babel 2025 tim TAPD dan Banggar DPRD juga telah 'merampingkan' sedemikian rupa anggaran yang ada, sehingga jika harus terkena efisiensi anggaran tersebut maka dapat dipastikan dunia pendidikan dan kesehatan di Babel menjadi lesu dan oleng.
"Namun karna kita sangat patuh mengikuti apa yang instruksi oleh pusat terkait isi inpres nomor 1 tahun 2025 kami berupaya lagi mana yang kira memungkinkan di efisiensi, misalnya perjalanan dinas dikurangi kita sepakat, ATK oke sepakat, rapat-rapat, bimtek, dan anggaran seremonial lainnya kita sepakat untuk di efisiensikan. Kalo perjalanan dinas untuk yang urgent saja karna Dinas Pendidikan kita misalnya kan ada dua pulau yang harus diurus, tapi jika itu masih akan segera dipangkas kita tetap mengikuti tetapi tetap harus dipertimbangkan," tutur Maryam.
Oleh karna itu, dirinya berharap program kesehatan dan pendidikan yang telah menjadi prioritas hingga saat ini, tidak menjadi fokus pemangkasan anggaran oleh Badan Anggaran dan TAPD Babel.
Maryam juga berharap, pemerintah pusat dapat lebih teliti dalam memilah daerah-daerah mana saja yang sudah memiliki sarpras dalam kategori baik ataupun belum. Sehingga ada pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Bangka Belitung agar tidak tertinggal dengan daerah lain dan bisa bertumbuh, khususnya dalam persaingan pembangunan infrastruktur dan SDM.
Serta, sektor pendidikan dan kesehatan dapat dijadikan 'wadah' untuk melahirkan generasi-generasi yang berkualitas, serta visi-misi dalam menciptakan kualitas SDM yang handal tidak hanya sekedar wacana saja.
"Jadi besar harapan kami baik kepada Pemerintah Provinsi Bangka Belitung bagian perencanaan, agar bisa memilah program program yang merupakan kebutuhan mendasar, jangan diberlakukan sama semua sektor. kemudian kepada Pemerintah Pusat tidak menyamakan keadaan provinsi ini, karena pasti keadaan berbeda-beda. Seperti Babel ini sangat butuh support anggaran untuk menata semuanya," pungkas maryam
(Jek)