Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Teluk Kelabat Dalam Masuk Zona Perikanan, Narulita Dorong PT Timah Siapkan Wilayah Baru untuk Penambang


PANGKALPINANG, BERITACMM.COM -- Aktivitas pertambangan yang diduga masih berlangsung di perairan Teluk Kelabat Dalam, Kabupaten Bangka Barat, kembali menjadi sorotan. Padahal, kawasan tersebut telah ditetapkan sebagai zona perikanan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Narulita Sari, meminta Aparat Penegak Hukum (APH) mengambil langkah tegas terhadap aktivitas tambang yang masih ditemukan di kawasan tersebut.

Desakan itu menguat setelah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Babel, Senin (8/6/2026), terungkap bahwa PT Timah tidak lagi mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) untuk aktivitas penambangan di Laut Teluk Kelabat Dalam.

"Sudah berapa kali kita RDP, PT Timah dulu sudah menerbitkan SPK, tapi menurut pengakuan kemarin sekarang sudah tidak ada lagi SPK disitu," kata Narulita saat diwawancarai Berita CMM.

"Namun kenyataannya dilapangan masih ada ponton-ponton disitu, sehingga disitu kan ilegal karna tidak ada SPK, tinggal bagaimana APH bergerak kesana untuk razia dan ada pengawasan yang continue supaya benar-benar wilayah laut Teluk Kelabat dalam ini clear (penambang-red)," sambung Srikandi Partai Gerindra tersebut.

Narulita menilai keberadaan aktivitas pertambangan itu turut berdampak terhadap mata pencaharian nelayan. Salah satunya, penangkaran kerang darah yang disebut mengalami kematian akibat menurunnya kualitas ekosistem perairan.

"Karna disitu ada penangkaran kerang darah itu mati, karna ekosistem sudah tidak bagus," sesalnya.

Di sisi lain, berdasarkan data dari portal resmi Kementerian ESDM, izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah tersebut diketahui masih berlaku hingga Juli 2027.

Kondisi ini tentu sangat disayangkan Narulita, karena kawasan Teluk Kelabat Dalam telah ditetapkan sebagai zona perikanan yang seharusnya diprioritaskan untuk kepentingan nelayan dan aktivitas perikanan.

"Kami dari Gerindra telah menyampaikan, sebenarnya IUP ini gampang tidak di perpanjangan, tidak berbelit-belit, karna kita inikan Gubernur dari Golkar, Pak Bambang Patijaya Ketua Komisi XII dari Golkar, Pak Bahlil Menteri ESDM dari Golkar, artinya komunikasi daerah dan pusat bisa sangat gampang untuk bersepakat di zona tangkap nelayan, kenapa harus diperpanjang IUP PT Timah disitu? Sudah tidak perlu lagi di perpanjang, untuk menghindari tumpang tindih, kalo IUP tidak di perpanjangkan Clear," tutur Narulita.

Ia berharap penegakan hukum dilakukan secara konsisten agar kawasan tangkap nelayan di Teluk Kelabat Dalam terbebas dari aktivitas pertambangan yang tidak memiliki dasar operasional.

Selain itu, Narulita juga mendorong adanya solusi bagi masyarakat penambang dengan menyiapkan lokasi tambang alternatif di luar kawasan perikanan.

"Harapan saya, para penegak hukum harus tegas, lakukan razia secara berkala, supaya penambang-penambang itu pindah, atau mungkin PT Timah memberi IUP Timah yang lain ke masyarakat penambangan disitu," pungkasnya.

(JK)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.