PANGKALPINANG,BERITACMM.COM
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menemukan adanya penerimaan retribusi pelayanan tempat rekreasi & olahraga pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga tidak sesuai dengan ketentuan.
Kekurangan penerimaan restribusi tersebut tidaklah sedikit, atau mencapai Rp 69.500.000.000,- (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
Hal ini sebagaimana diketahui dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2024 pada Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
BPK juga merekomendasikan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung agar memerintahkan Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga untuk :
A. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan retribusi jasa usaha pelayanan tempat rekreasi dan olahraga sesuai ketentuan;
B. Memproses kekurangan penerimaan retribusi jasa usaha pelayaan tempat rekreasi dan olahraga senilai Rp 69.500.000,-  sesuai dengan ketentuan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.
BPK RI juga menekankan bahwa rekomendasi tersebut harus segera ditindaklanjuti selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.
Sementara itu, Kepala Disparbudkepora Babel, Widya Kemala Sari ketika dikonfirmasi media ini pada Senin (21/07) kemarin, nampaknya belum bisa memberikan penjelasan yang signifikan lantaran masih mengikuti sejumlah rangkaian kegiatan.
"Izin, jadwal ibu lg (lagi-red) padat merayap," kata Widya, melalui aplikasi perpesanan.
Hingga berita ini diturunkan, laman media ini juga masih menunggu penjelasan dari pihak Disparbudkepora Babel atas tindak lanjut dari LHP BPK tersebut.
(JK)
Berita
Post
Temuan BPK! Disparbudkepora Diminta Selesaikan Kekurangan Penerimaan Retribusi Senilai Puluhan Juta Rupiah