PANGKALPINANG,BERITACMM.COM
Anggaran yang tertuang dalam dokumen Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menuai sorotan dari Anggota DPRD Babel Maryam, usai dirinya menemukan adanya perbedaan yang cukup signifikan pada nominal di dalam APBD Perubahan tersebut.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Babel, Maryam mengungkapkan kekesalan dan kekecewaannya terhadap hasil penelusuran dan pencermatan terhadap penyusunan dokumen dalam Perda Perubahan APBD Nomor 7 Tahun 2024 ini.
Terutama dalam isi lampiran-lampiran yang termuat dalam satu dokumen yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang baru saja pelaksanaan kegiatannya usai.
"Lampiran-lampiran yang merupakan penjabaran muatan Perda Perubahan APBD 2024 tersebut isi yang termuat di masing-masing lampiran harus sinkron satu sama lain, karena anggaran yang tercantum didalam lampiran tersebut hasil dari harmonisasi dari RKPD Perubahan, PPAS perubahan, yang besarannya disepakati bersama lalu kemudian di tetapkan di APBD Perubahan," jelas Anggota Komisi IV ini.
"Namun hasil pencermatan dari lampiran-lampiran tersebut sangat mengejutkan dan membingungkan pasalnya besaran yang semestinya sudah disepakati itu berubah dan berbeda-beda dalam sub kegiatan yang terbuat di lampiran rincian kegiatan dan lampiran yang di sepakati lewat RKPD Perubahan dan PPAS perubahan dan APBD Perubahan," sambung dia dengan nada kesal.
Atas hal itu, Maryam menduga adanya penambahan atau sebaliknya pengurangan ilegal setelah kesepakatan terjadi, sebab antara nominal yang tertera di kedua lampiran tersebut ada beberapa anggaran di OPD sangat jelas perbedaannya, namun juga ada pula OPD yang sama persis antara yang disepakati dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan dalam Perda Perubahan APBD Anggaran 2024 tersebut.
"Saya harap ini ada penjelasan agar menjadi terang benderang mengapa bisa terjadi begitu," tegas Srikandi Fraksi Partai Demokrat ini.
Dirinya juga mengusulkan kepada pihak Banggar DPRD Babel untuk sekiranya ada penjadwalan khusus untuk membedah persoalan ini dan mendengarkan langsung penjelasan dari OPD-OPD atau tim yang menyusun.
Sehingga, perbedaan dalam lampiran-lampiran yang menjelaskan kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kode masing-masing program yang sudah disepakati bersama pada Perda APBD Perubahan Anggaran 2024 itu bisa terjawab.
"Jika hal ini diabaikan tentunya akan berpengaruh pada saat tahapan selanjutnya yakni pembahasan keterangan Pertanggungjawaban Gubernur. Karena patokan atau pijakan awal Pembahasan LKPJ adalah dokumen yang tertuang didalam perda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 tersebut, DPA- SKPD disusun tentunya harus mengacu pada rincian kegiatan dan sub kegiatan yang disahkan di Perda APBD Perubahan tersebut," ungkap Maryam.
Maryam juga menekankan kepada pihak terkait agar tidak menganggap enteng persoalan ini sebab bisa memberikan dampak tidak baik.
Ditambah lagi, karna dokumen Peraturan Daerah No 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah ini ditetapkan dan disahkan melalui Sidang Paripurna DPRD Provinsi, yang artinya isi didalamnya diakui secara SAH.
Sehingga, jika terjadi kekeliruan didalamnya dapat sedini mungkin mempersiapkan langkah-langkah perbaikan secepatnya. Akan tetapi, lanjut Maryam, jika tim penyusun masih menyangkal pernyataan ini maka dirinya siap 'buka-bukaan' untuk membeberkan fakta yang ditemukan.
"Mari kita buka bersama agar jelas dan ada yang bertanggung jawab dengan yang saya temukan di lampiran-lampiran ini," tegasnya lagi.
(JK)