PANGKALPINANG,BERITACMM.COM
Beredarnya informasi 81 warga Bangka Belitung (Babel) terdeteksi diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Myanmar, hingga saat ini terus mendapat sorotan dari publik.
Sorotan yang paling utama tertuju pada lemahnya pengawasan dari pihak-pihak terkait sehingga hal-hal yang tidak diinginkan ini seolah mudah sekali untuk terjadi.
Anggota Komisi IV DPRD Babel, Maryam mengatakan, bahwasannya memang ada beberapa faktor yang sering menyebabkan seseorang dapat terjerat TPPO.
Salah satunya adalah faktor ekonomi dan sulitnya mencari pekerjaan saat ini. Disamping itu, dugaan mudahnya melakukan pemalsuan dokumen juga tak bisa dipungkiri dapat menjadi salah satu faktor pula para korban terjerat TPPO.
Maka dari itu, menurut Maryam, hal yang telah terjadi ini perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pihak, khususnya yang memang menaungi para pekerja imigran.
"Faktor penyebab terjadi kejahatan ini baik secara internal dan eksternal perlu kita sikapi dengan serius. Dari sisi faktor internal korban itu sendiri, kondisi mereka yang rentan entah itu karna ekonomi, sulitnya mencari pekerjaan, sehingga mereka tanpa berpikir panjang lagi untuk ikut serta dengan iming-iming gaji besar yang ditawarkan," jelas Srikandi Partai Demokrat ini.
"Faktor eksternal, indikasi mudahnya pemalsuan dokumen, visa atau pihak pemeriksaan administrasi tidak dengan maksimal karna kebatasan kewenangan. nah ini perlu kita kupas dan evaluasi sehingga saya mendorong pemerintah pusat melalui Dirjen Imigrasi untuk mencari solusi dengan berkomunikasi dan berkoordinasi lebih masif dengan satuan imigrasi yang ada di daerah-daerah banyak kemungkinan kemungkinan ini tentu nya kita perlu evaluasi dan koordinasi," imbuhnya.
Menurut Maryam, koordinasi dan kerjasama pemerintah pusat dan daerah begitu penting dalam mencegah terjadinya TPPO dikemudian hari. Apalagi ketika pihaknya berkunjung ke Balai Pelayanan Perlindungan Tenaga Imigran Indonesia wilayah Sumatera Selatan, Jumat (07/03) kemarin, dimana diketahui bahwa ada 32 korban TPPO asal Babel yang membuat keperluan administrasi melalui kantor Imigrasi Pangkalpinang.
"32 orang warga Babel ini membuat administrasi keberangkatan mereka lewat imigrasi yang ada di Babel tepatnya di Pangkalpinang. Kami akan bertanya apakah ke 32 orang ini dalam hal pembuatan entah itu pasport dan visa mereka dilakukan oleh oknum tertentu atau di koordinir oleh badan atau agency yang merekrut tenaga kerja atau mereka membuat sendiri," jelas Maryam.
"32 orang ini melakukan pembuatan dalam waktu bersamaan atau beda-beda waktu dengan rentang intervalnya tidak terlalu jauh? memang imigrasi tidak bisa menolak ketika masyarakat mengajukan pembuatan administrasi dalam rangka mendukung perjalanan mereka ke suatu negara," sambung dia.
Maryam akan mempertanyakan sejauh mana pihak satuan kerja Imigrasi di daerah melibatkan pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah, kepolisian atau intansi lainnya untuk ikut serta dalam melakukan upaya pencegahan. Selain itu, dirinya juga akan mempertanyakan peran pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Imigrasi terkait upaya pencegahan yang mengikutsertakan partisipasi satuan kerja Imigrasi di daerah.
Jikalau pun upaya pencegahan itu telah dilakukan, Maryam berharap dapat lebih dimaksimalkan lagi sehingga dalam fungsi pengawasan dan pencegahan dapat mengantisipasi terjadinya korban-korban lain.
"Jika ada satuan tugas yang dibentuk dan berjalan maksimal bisa melakukan koordinasi, mendapat informasi atau memberikan informasi yang cukup atas tujuan dan rencana keberangkatan warga di provinsi tersebut. Satgas yang bentuk ini pun dapat melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, Pemda, Polri dan instansi terkait sehingga bisa mendapat informasi awal untuk mencegah TPPO ini terulang kembali," pungkasnya.
Sementara itu, pihak Imigrasi Kota Pangkalpinang hingga saat ini masih diupayakan untuk dikonfirmasi.
(Jek)