PANGKALPINANG,BERITACMM.COM -- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bangka Belitung (Babel) menahan dua pejabat Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Tebet, Jakarta Selatan, yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana jaminan pascatambang PT Kobatin periode 2014-2025.
Kedua tersangka yakni Eva Dwi Yuliani, selaku Wakil Kepala Cabang Bidang Pelayanan tahun 2023, dan Marina, selaku Penyelia Customer Service.
Keduanya ditahan penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Babel pada Kamis (1/10/2026), setelah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejati Babel Nomor: Print-1425/L.9/Fd.1/10/2026 tanggal 1 Oktober 2026.
Namun, muncul pertanyaan mengenai pihak lain yang diduga terlibat dalam proses pencairan dana tersebut.
Perwakilan Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang Kota Koba, Syahrial, mengungkapkan bahwa pencairan dana pascatambang PT Kobatin tidak dapat dilakukan hanya dengan persetujuan satu pihak saja.
"Sepanjang saya ketahui pencairan ini kan ada pihak PT Kobatin Awalnya, ada pihak kementerian ESDM harusnya ini ada persetujuan kedua belah pihak, kalo sekarang Kurator (yang ditunjuk-red) berarti kurator, ESDM juga karna kan ini sifatnya tabungan bersama ya harus di setujui oleh kedua belah pihak baru bisa dicairkan," kata Syahrial, Selasa (06/10/2026).
Kendati demikian, Syahrial tetap mengapresiasi langkah tegas Kejati Babel dalam mengusut perkara tersebut.
Namun, ia menilai penetapan dua tersangka dari pihak BNI belum cukup untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan korupsi dana jaminan pascatambang PT Kobatin.
Ia meyakini ada pihak lain yang perlu dimintai pertanggungjawaban terkait proses pencairan dana tersebut.
Keyakinan itu didasarkan pada mekanisme pengelolaan dana pascatambang setelah PT Kobatin dinyatakan pailit. Menurutnya, dana tersebut dikelola oleh kurator yang ditunjuk oleh hakim pengawas pengadilan.
Karena itu, Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang Kota Koba meminta Kejati Babel tidak berhenti pada dua tersangka dari pihak BNI.
Mereka berharap penyidik menelusuri seluruh pihak yang terlibat dalam proses pencairan dana tersebut dan mengungkap pihak yang memiliki peran lebih besar dalam perkara dugaan korupsi dana jaminan pascatambang PT Kobatin periode 2014-2025.
"Kami berharap terkait dana pasca tambang bisa programnya dijalankan kembali juga berharap nanti tidak ada tebang pilih dalam memproses masalah ini, kita berharap aktor utamanya itu bisa diungkap," harap Syahrial.
Kini, setelah dua pejabat BNI ditetapkan sebagai tersangka, perhatian publik mengarah pada proses penyidikan berikutnya: siapa pihak lain yang akan dimintai pertanggungjawaban dalam perkara dana pascatambang PT Kobatin tersebut?
Diberitakan sebelumnya, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menghormati proses hukum yang sedang berlangsung terkait dana jaminan pascatambang PT Koba Tin (dalam pailit). BNI bersikap kooperatif dengan memberikan data serta informasi yang diperlukan kepada aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tersebut.
Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, BNI memberikan perhatian serius terhadap perkembangan perkara tersebut dengan tetap menjunjung prinsip praduga tak bersalah.
"BNI akan terus mendukung proses hukum yang berjalan. Pada saat yang sama, BNI memberikan pendampingan hukum kepada pegawai yang terkait guna memastikan hak-hak yang bersangkutan tetap terpenuhi selama menjalani proses hukum," ujar Okki dalam keterangan tertulis, kepada beritacmm.com, Jumat (02/10/2026).
Terkait transaksi yang menjadi bagian dari perkara tersebut, BNI telah melakukan penelusuran terhadap dokumen dan proses yang berlangsung pada saat permohonan penutupan deposito disampaikan.
Berdasarkan penelusuran tersebut, pada Desember 2023 tim kurator PT Koba Tin (dalam pailit) menginformasikan bahwa bilyet deposito telah hilang dan menyertakan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian sebagai salah satu dokumen pendukung.
Keseluruhan proses transaksi tersebut saat ini menjadi bagian dari proses hukum yang sedang berjalan. BNI menghormati proses pembuktian dan tidak akan mendahului kesimpulan hukum atas perkara tersebut.
"BNI berkomitmen menjaga tata kelola dan integritas dalam setiap kegiatan operasional serta memastikan setiap proses dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tutup Okki.
(JK)