PANGKALPINANG,BERITACMM.COM
Pembahasan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola dan Tata Niaga Pertimahan di Bangka Belitung (Babel) nampaknya harus kembali tertunda.
Pasalnya, dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel yang telah dijadwalkan pada hari ini Senin (10/02/2024), tidak dihadiri oleh seluruh anggota Banmus DPRD Babel.
Bahkan, dari 23 anggota Banmus hanya 10 orang saja yang hadir dalam rapat tersebut, sehingga dinyatakan tidak kourom. Demikian hal ini disampaikan oleh salah satu Anggota Banmus DPRD Babel, Narulita Sari ketika diwawancarai oleh media ini, Senin (10/02/2025).
"Jadi nanti dijadwalkan ulang kalo temen-temen udah kembali dari luar kota sudah hadir, karna tadi tidak kourum," kata Narulita.
"Kalo dari absensi tadi orang 10 (yang hadir-red), tapi yang hadir diruangan tidak sampai orang 10. Diluar pimpinan ya, dari PDI tadi tidak terlihat, Golkar satu orang, dari Gerindra kami dua orang lengkap, dari Demokrat Kebangkitan Bangsa satu orang dari Nasdem satu orang, PKS satu orang," sambung Srikandi Partai Gerindra ini, menjelaskan siapa saja para anggota Banmus yang hadir dalam ruangan tersebut.
Untuk dinyatakan Kourom, dijelaskan Narulita, minimal 13 dari 23 orang anggota Banmus harus hadir.
"Segera (penjadwalan ulang-red), menurut pimpinan tadi segera dijadwalkan ulang," bebernya.
Pihaknya juga menegaskan, bahwa mendukung penuh pembentukan Pansus Tata Niaga & Tata Kelola Pertimahan ini, dan diharapkan nantinya dapat memperbaiki tata kelola yang ada serta dapat kembali menggerakan ekonomi masyarakat maupun daerah.
"Ya pengelolaan timah di Babel dapat dikelola dengan baik bagi masyarakat kita, taulah masyarakat ini kan salah satu pemasukan dari timah, masyarakat pun nanti lebih tenang ada aturannya dan menjadi pemasukan juga bagi pemerintah provinsi, intinya perekonomian dapat berjalan dengan baik, dan pulih juga perekonomian kita," harap dia.
Sementara itu, Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya turut membenarkan, bahwa ketidakhadiran sebagaian anggota Banmus menjadi salah satu alasan tidak kourom-nya rapat pembahasan pembentukan pansus dimaksud.

"Tidak korum karena tidak hadir, yang punya hak itu fraksi bukan pimpinan dewan. Fraksi yang menyatakan sikap maka kami serahkan semuanya kepada fraksi. Ada yang berhalangan hadir, ya kita tidak bisa memaksa," ungkapnya, ketika dikonfirmasi media ini, Senin (10/02/2025).
Mengenai hal itu, kata Didit, pihaknya juga tidak berhak melakukan intervensi dari pada keputusan fraksi masing-masing. Oleh karna itu, dirinya menyerahkan keputusan hal tersebut kepada fraksi.
Dalam persoalan pembentukan Pansus Tata Niaga & Tata Kelola Pertimahan ini, lanjut dia, wajar pula ada pro dan kontra dan tugas DPRD tetap harus mengakomodasi segala aspirasi yang disampaikan dari pihak manapun.
"Aspirasi semuanya kita tampung, untuk filternya kita menggunakan kajian hukum. Artinya kalau bukan wewenang DPRD ya jangan, nanti kami yang dipermasalahkan pusat. Kita bertugas berdasarkan wewenang," tuturnya.
"Yang jelas DPRD sudah menjadwalkan untuk diputuskan tapi anggota Banmus tidak datang, ya bagaimana mau memutuskan. Nanti kita jadwalkan lagi," pungkas Ketua DPRD Babel ini.
(Jek)