BANGKA,BERITACMM.COM ΓÇö Komitmen perusahaan perkebunan PT Gunung Maras Lestari (GML) dalam menjalankan regulasi pemerintah pusat kembali ditunjukan. Salah satunya, dengan menggelar Sosialisasi Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKMS) dan Hasil Penghitungan NOP secara maraton di 8 desa yang terdampak Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT GML, pada 1222 Januari 2026.
Kebijakan tersebut merupakan mandat Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Regulasi ini mewajibkan perusahaan perkebunan memfasilitasi Kegiatan Usaha Produktif (KUP) bagi masyarakat setempat, khususnya apabila lahan untuk merealisasikan kebun plasma tidak lagi tersedia.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya perusahaan PT GML untuk memastikan masyarakat memahami hak, mekanisme, serta tujuan program KUP sebagai alternatif penguatan ekonomi desa.
Adapun materi sosialisasi disampaikan langsung oleh Tim Perhitungan Nilai Optimum Produksi (NOP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Ketua Tim Perhitungan NOP Perkebunan Isa Anshori dari Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Anggota Tim, Subhan dari Dinas Pertanian Kabupaten Bangka. Kegiatan sosialisasi juga dihadiri oleh Staff Khusus Gubernur Bidang Advokasi Hukum, Kemas Akhmad Tajuddin serta Regional Sustainability Manager PT GML, Lidia Simatupang.
Dalam keterangannya, Regional Suistanbility Manager PT GML, Lidia Simatupang, menjelaskan bahwa perusahaan perkebunan yang telah mendapatkan izin usaha perkebunan sebelum tanggal 28 Februari 2007 namun belum melakukan pola PIR-BUN, PIR-TRANS, PIR-KKPA, atau pola kerjasama inti-plasma lainnya maka perusahaan tersebut berkewajiban untuk memfasilitasi Kegiatan Usaha Produktif yang diperuntukkan bagi masyarakat setempat.
"Sedangkan bagi Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan di atas tanggal 28 Februari 2007, kewajibannya tetap memfasilitasi pembangunan perkebunan plasma bagi masyarakat setempat minimal 20% dari luas areal Izin Usaha Perkebunan," ucapnya kepada Berita CMM, Selasa (27/01/2026).
"Sedangkan bagi perusahaan yang lebih dulu mendapatkan hak atas tanah tetapi belum memiliki izin usaha perkebunan sebelum Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan diundangkan, maka kewajibannya adalah melakukan kegiatan usaha produktif untuk masyarakat sekitar," sambung Lidia.
Lebih lanjut dijelaskan, pembiayaan KUP perkebunan diberikan minimal setara dengan nilai optimum produksi kebun di lahan seluas 20% (dua puluh persen) dari total areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan. Nilai optimum produksi tersebut dihitung langsung oleh Tim Penghitungan NOP.
Sementara itu, jenis kegiatan usaha, lembaga penerima dan calon penerima KUP dan bentuk/pola pendanaannya sepenuhnya akan ditentukan melalui musyawarah desa di masing-masing wilayah terdampak. Meski demikian, perusahaan dan tim pendamping menekankan pentingnya memilih usaha yang benar-benar produktif dan berkelanjutan.
"Ketua Tim Penghitungan NOP mengingatkan agar usaha yang dipilih adalah usaha yang betul-betul produktif dan berkesinambungan sampai ke anak cucu, dikarenakan kewajiban perusahaan memfasilitasi kegiatan usaha produktif ini sesuai ketentuannya dikenakan satu kali terhadap perusahaan Perkebunan," terang Lidia.
Melalui pelaksanaan sosialisasi Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKMS) dan hasil perhitungan Nilai Optimum Produksi (NOP) ini, PT GML berharap terbangunnya pemahaman yang sama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat desa terkait mekanisme, hak, dan kewajiban masing-masing pihak.
"Perusahaan juga berharap hasil musyawarah desa dapat menghasilkan kegiatan usaha produktif yang benar-benar berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat sekitar," pungkas Lidia.
Terpisah, Staf Khusus Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Bidang Advokasi Hukum, Kemas Akhmad Tajuddin juga berpesan untuk pentingnya kehati-hatian dalam menentukan jenis usaha KUP.
(JK)
Berita
Post
Tindaklanjuti Arahan Pemerintah Pusat, PT GML Gandeng Tim NOP Sosialisasikan FPKMS di 8 Desa Terdampak