PANGKALPINANG,BERITACMM.COM
Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Didit Srigusjaya memastikan bahwa sejumlah OPD di Lingkungan Kerja Pemprov Babel akan segera meninjau aktivitas pertambangan di Laut Bembang.
Hal ini disampaikan Didit Srigusjaya usai merima keluhan secara langsung dari sejumlah Nelayan Desa Air Nyatoh terkait dampak lingkungan pasca hadirnya aktivitas pertambangan di Laut Bembang, Selasa (10/06/2025),
"Sudah diputuskan Dinas Kelautan, ESDM, Lingkungan Hidup (DLH-red), Satpol PP, PT Timah akan melakukan pengecekan besok pagi, seperti apa lokasinya sehingga kita bisa memberikan solusi disini," tutur Didit, saat diwawancarai awak media seusai menerima audiensi para nelayan Desa Air Nyatoh tersebut.
Setelah didapati hasil peninjauan tersebut, lanjut Didit, barulah keputusan selanjutnya akan ditentukan.
"Jadi semuanya enjoy dan kita juga akan segera mendapat laporan dari hasil peninjauan lapangan dari dinas yang akan turun kepada DPRD, mudah-mudahan nanti kita bisa membuat kesimpulan dan akan kita laporkan kepada PT Timah," tegasnya.
Sementara, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Babel, Agus Suryadin menerangkan, bahwasanya secara prosedural PT Timah memang memilik izin, termasuk Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dan dapat beropesasi sesuai izin yang diajukan yakni seluas 92 Hektare.
Namun dalam hal ini, kata Agus, masyarakat melaporkan bahwa PT Timah diduga beroperasi diluar dari izin yang telah dikeluarkan.
"Maka besok kita akan tinjau dan kita lihat, sebaikanya memang dalam pengurusan PKKPRL itu kapal-kapal yang melakukan seperti itu (aktivitas pertambangan-red) harus dilengkapi dengan VMS jadi bisa terpantau dimana koordinat mereka, apakah diizin yang mereka sudah berikan atau diluar itu, kalo mendengar dari masyarakat kan sepertinya diluar (izin) itu," ucap Kepala DKP Babel ini.
Jikalau pun nantinya memang ditemukan aktivitas pertambangan diluar izin, kata Agus, pihaknya akan memberikan sikap tegas.
"Kita akan memberikan PT Timah (teguran-red) sesuai dengan ininya, memang yang jadi salah satu hal yang ini kita harus koordinasi kanlagi dengan PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) Kementerian KP, karna perizinan tersebut memang dikeluarkan oleh Menteri, karna memang lokasinya di kita ya kita bantu," ucapnya.
(JK)
Berita
Post
Tindaklanjuti Keluhan Nelayan Desa Air Nyatoh, Didit Srigusjaya : Akan Dilakukan Pengecekan Besok Pagi