BELITUNGTIMUR,BERITACMM.COM — Tokoh adat Kecamatan Damar, Burhaini Baharudin (76), mengajak masyarakat Belitung Timur menjaga kondusivitas di tengah dinamika pertambangan timah yang masih menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat.
Burhaini meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi maupun kepentingan tertentu yang berpotensi memicu tindakan anarkis. Menurutnya, kekecewaan terhadap kondisi ekonomi dan tata kelola pertambangan memang perlu didengar, tetapi harus disampaikan melalui cara yang tertib.
"Belitung ini saya titip. Mudah-mudahan lebih maju dan lebih bagus. Jangan terprovokasi dengan hal-hal negatif. Kantor tidak salah, yang salah itu manusia. Kalau kantor dibakar, apa untungnya?" ujarnya.
Burhaini menilai aksi perusakan fasilitas justru berpotensi merugikan masyarakat sendiri. Sebab, fasilitas yang rusak membutuhkan waktu dan biaya untuk kembali dibangun.
Ia bahkan menyebut pembakaran fasilitas PT TIMAH menjadi catatan kelam dalam sejarah daerah.
“Selama 81 tahun Indonesia merdeka, peristiwa seperti ini belum pernah terjadi di Belitung. Baru kali ini ada fasilitas PT TIMAH yang menjadi sasaran pembakaran massa. Ini menjadi titik hitam dalam sejarah Belitung," ujarnya.
Paham Kekecewaan Penambang
Burhaini tidak menutup mata terhadap persoalan ekonomi yang dihadapi sebagian masyarakat Belitung Timur, khususnya mereka yang menggantungkan penghasilan dari pertambangan timah.
Menurutnya, kendala dalam akses aktivitas pertambangan maupun penjualan hasil tambang dapat memicu kekecewaan. Karena itu, pemerintah dan perusahaan dinilai perlu memberikan kepastian sekaligus memperhatikan keluhan masyarakat.
"Kalau dalam kehidupan perekonomian, saya lihat banyak masyarakat kecewa. Tapi pelampiasannya jangan sampai terjadi demo yang anarkis. Kesenjangan sosial memang sangat nyata," ujarnya.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan Burhaini adalah mekanisme penjualan bijih timah. Ia mengatakan masyarakat membutuhkan kepastian agar hasil tambang yang diperoleh dapat dijual dan menjadi sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
"Orang datang itu mau mencari uang untuk makan, mau beli kebutuhan untuk besok. Jangan sampai datang ke tempat penjualan, sudah antre, kemudian pulang karena tidak bisa menjual," katanya.
Menurutnya, tata kelola pertambangan dan pembelian bijih timah harus dilakukan secara adil dan transparan. Kepastian harga serta mekanisme penjualan dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Burhaini juga meminta setiap kebijakan disosialisasikan secara terbuka agar masyarakat memahami aturan dan tidak terjebak informasi yang simpang siur.
Penambang Diminta Patuhi Wilayah IUP
Di tengah berbagai persoalan tersebut, Burhaini juga mengingatkan para penambang agar mematuhi ketentuan mengenai wilayah pertambangan.
"Kalau memang dalam KP (IUP), bekerja dalam KP (IUP). Kalau di luar KP (IUP), jangan dikerjakan. Itu saja, supaya aman dan kita sama-sama menghargai aturan," tegasnya.
Ia menilai pemerintah perlu memberikan penanda yang jelas pada wilayah yang dilarang untuk ditambang. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui secara pasti batas wilayah yang diperbolehkan dan dilarang untuk aktivitas pertambangan.
Lebih jauh, Burhaini meminta masyarakat tidak mudah dimanfaatkan oleh pihak tertentu ketika kondisi ekonomi sedang sulit.
"Kita ini dalam air keruh, jangan sampai dimanfaatkan orang. Kalau kita tidak berpikir, kita yang hancur," katanya.
Menurutnya, komunikasi antara masyarakat, pemerintah, perusahaan, dan aparat harus terus diperkuat. Berbagai persoalan pertambangan, kata dia, sebaiknya diselesaikan melalui dialog agar tidak berkembang menjadi konflik.
“Masyarakat sebenarnya tidak banyak menuntut. Kalau kebutuhan dan harapan mereka terpenuhi, tentu tidak akan macam-macam. Mereka hanya ingin mendapatkan hak dan penghidupan yang layak. Karena itu, jangan sampai masyarakat merasa dirugikan. Kalau memang ada hak mereka, berikan sesuai ketentuan dan harapan yang wajar,” ujarnya. (*)
SUMBER : PT Timah