BANGKABARAT,BERITACMM.COM
Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat (Barat) pada tahun 2025 ini betul-betul sedang diuji. Bagaimana tidak,  daerah dengan julukan 'Negeri Sejiran Setason' itu mengalami defisit hingga Rp 48 miliar.
Alhasil, opsi pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) terpaksa harus diambil, guna mengembalikan stabilitas keuangan.
Adapun pemotongan TPP PNS Bangka Barat tersebut, mulai dari Sekretaris Daerah (Sekda) dan pejabat eselon, demi menutup utang tahun anggaran 2024 yang mencapai Rp48,5 miliar.
Bupati Bangka Barat, Markus mengatakan langkah ini harus diambil agar kondisi keuangan daerah tidak semakin memburuk di tahun berikutnya.
"Jadi ini harus di maklumi, ini bukan kesalahan murni dari saya. Utang tahun kemarin bukan saya yang buat. Tahun ini kita harus membayar hutang tahun kemarin, dan kita tidak mau tahun depan harus terjadi hutang sebesar ini," ujar Markus, Senin (07/07/2025).
Menurut Markus, pemotongan TPP akan dilakukan secara berjenjang mulai Juni 2025 dari Sekda, eselon II, III, hingga IV.
Saat ini, kata dia Pemkab Bangka Barat masih menghitung skema pemotongan yang dinilai paling adil.
"Lagi dihitung kira-kira berapa nilai yang pas, kita berharap tahun depan tidak lagi, karena kita akan berusaha untuk meningkatkan pendapatan," jelasnya.
Tak hanya PNS, dia juga menyebutkan bahwa honorarium dirinya sebagai bupati ikut disesuaikan.
"Jadi bukan cuma TPP PNS, honor bupati juga ikut disesuaikan. Ini pahit bagi ku, tapi ini harus dilakukan, dari pada kita terhutang lagi tahun depan," tambahnya.
Dia juga berharap tahun depan pemangkasan seperti ini tidak perlu lagi dilakukan, sebab Pemkab Bangka Barat akan berupaya meningkatkan pendapatan daerah.
"Kalau benar-benar selesai itu, diperkirakan akan selesai pada 2027. Karena hutang tahun 2024 sebesar 48,5 M dan dibayar tahun ini. Jadi ini menyedot anggaran tahun 2025," tukasnya.
(AGS)
Berita
Post
TPP PNS Pemkab Bangka Barat Dipangkas, Berapa Besarannya? Bupati Markus Berikan Penjelasan