Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Ekonomi Bisnis Post

Tumpang Tindih hingga Indikasi HGU Mencakup Lahan Transmigrasi, DPRD Babel Dalami Persoalan di PT Rebinmas Jaya

PANGKALPINANG,BERITACMM.COM

Beredarnya kabar polemik antara masyarakat dan PT Rebinmas Jaya terkait dugaan tumpang tindih lahan, penyaluran plasma inti tidak sesuai dengan aturan hingga adanya indikasi HGU perusahaan sawit tersebut yang mencaplok lahan transmigrasi, akhirnya mencuat ke publik.

Bahkan, berdasarkan informasi yang diterima oleh Media Berita CMM, terindikasi ada ratusan hektar lahan transmigrasi yang masuk dalam HGU PT Rebinmas Jaya.

Tak hanya itu, PT Rebinmas Jaya juga diduga tidak menyediakan lahan plasma inti kepada masyarakat seperti yang ditetapkan aturan sebanyak 20 persen. Padahal, setiap perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan (IUP) atau izin usaha perkebunan budidaya (IUPB) wajib membangun plasma.

Sebagaimana berdasarkan data perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) tahun 2024, PT Rebinmas Jaya memiliki luas IUP 14.422,43 Hektare yang tersebar di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur. Namun lahan yang memiliki HGU/HGB hanya 1.235,30 Hektare, begitu pula dengan luasan plasma yang diberikan kepada masyarakat yang hanya 514,6 hektare saja.

Dalam hal ini, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Dodi Kusdian turut membenarkan adanya laporan mengenai polemik antara masyarakat dan PT Rebinmas Jaya yang saat ini masih bergulir. 

Namun, kata Dodi, persoalan dimaksud harus dipetakan lebih jauh, baik itu mengenai pokok-pokok permasalahan yang sesungguhnya sehingga tidak menyebabkan kerugian bagi masyarakat dan masyarakat tetap bisa menerima hak-haknya.

"Pertama, kita petakan dulu duduk permasalahannya kan terkait clean & clearnya lahan, lahan itu sebenarnya punya siapa ini kan yang harus kita clear-kan, jangan sampai itu lahan memang punya masyarakat kemudian di klaim oleh perusahaan," kepada Dodi kepada Berita CMM, Senin (17/02/2025).

"Karna terkait dengan izin usahanya seperti itu, karna kan semua perizinan usaha semua diurus di pusat tanpa melihat gimana kondisi reel di lapangan, apakah masyarakat sudah punya sertifikat? apakah masyarakat sudah punya luas lahan sebelum adanya perizinan? itukan perlu di cek data itu, perlu di validasi, nah itu yang pertama perlu kita dudukan masalahnya sehingga kami komisi dua coba mendalami ini," beber Politisi Partai PKS ini.

Terkait berapa luasan lahan masyarakat yang diduga diambil oleh pihak perusahaan, lanjut Dodi, juga perlu di cek kembali. Jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan malah menzolimi masyarakat di kemudian hari.

Begitu pula mengenai plasma inti yang wajib diberikan pihak perusahaan kepada masyarakat sebanyak 20 persen, dijelaskan Dodi, data hal terkait juga perlu di validasi ulang sehingga dapat membuka tabir permasalahan yang sesungguhnya.

"Sekarang kami sedang mem-validasikan data itu, kami lagi minta data itu, kita clear-kan dulu perusahaan ini berapa luas lahannya misalnya ada 100 ribu hektar nah berapa plasma yang harus diberikan masyarakat ini jangan sampai tidak sesuai, ini yang kemudian sampai hari ini data-nya belum clear," ungkap dia.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan pihak PT Rebinmas Jaya masih diupayakan untuk dilakukan konfirmasi.

(Jek)
Sumber foto : Kompas (Ilustrasi kebun kelapa sawit terbesar di Indonesia. Perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia terdapat di Pulau Sumatera dan Kalimantan.(Sinar Mas Agribusiness and Food)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.