BANGKABARAT,BERITACMM.COM
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, terus berkomitmen dalam mempercepat transformasi digital di bidang pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada sektor pajak dan retribusi. 
Langkah ini sejalan dengan upaya meningkatkan tingkat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), yang tidak hanya mendukung transparansi dan efisiensi, tetapi juga bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Dalam hal ini, Wakil Bupati Bangka Barat, Yus Derahman, menegaskan pentingnya komitmen seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menerapkan sistem pembayaran non tunai (cashless) secara konsisten. 
Menurutnya, langkah ini tidak hanya memberikan manfaat dari sisi efisiensi dan keamanan, tetapi juga mendorong kemudahan serta transparansi dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah.
“Saya mengajak seluruh ASN menjadi teladan dalam pembayaran pajak dan retribusi secara non tunai. Selain itu, mari bersama-sama memberikan edukasi kepada keluarga dan masyarakat agar terbiasa menggunakan sistem digital dalam transaksi keuangan,” kata Yus, saat  Rapat Rekonsiliasi PAD Triwulan III 2025 dan kegiatan high level meeting ke-2 TP2DD yang berlangsung di Operational Room I Setda Bangka Barat, Rabu (15/10/2025). 
Ia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bank Indonesia atas pendampingan dan dukungan penuh yang selama ini diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
Dukungan tersebut meliputi bimbingan teknis dalam penyusunan laporan ETPD serta fasilitasi berbagai program digitalisasi transaksi keuangan daerah.
ΓÇ£Kami berterima kasih kepada Bank Indonesia yang telah memberikan pendampingan dan dukungan penuh kepada Pemkab Bangka Barat. Kami berharap kolaborasi yang baik ini terus berlanjut sehingga target peningkatan indeks ETPD dan transaksi non tunai di masyarakat dapat tercapai secara optimal,ΓÇ¥ ujar Yus Derahman.
Terakhir, Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, dan masyarakat dapat terus diperkuat agar proses implementasi transaksi non tunai berjalan lancar dan berkelanjutan, menuju tata kelola keuangan daerah yang lebih modern dan transparan.
(**)