BANGKABARAT,BERITACMM.COM
Wakil Bupati Bangka Barat, Yus Derahman menunjukan keseriusannya menyikapi aktivitas tambang timah ilegal, khususnya yang berada di sekitar kawasan Graha Aparatur Banhka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Hal itu terbukti dari dilaksanakannya rapat koordinasi dengan unsur TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas PUPR, hingga KPHP Rambat Menduyung untuk mencari solusi atas persoalan tersebut pada Senin, (14/07/2025).
"Hari ini kita rapat bersama TNI, Polri, Satpol PP, KPHP Rambat Menduyung, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas PUPR. Masukan-masukan dari semua pihak kita tampung," ujar Yus Derahman di ruang kerjanya.
Dari hasil pertemuan itu, Yus menegaskan bahwa Pemkab Bangka Barat dan KPHP Rambat Menduyung akan menyurati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Dia menjelaakan surat itu bertujuan agar pihak kementerian turun langsung ke lapangan melihat kondisi yang terjadi.
"KPHP Rambat Menduyung juga akan menyurati supaya datang ke lokasi agar bisa melihat apa yang terjadi," jelasnya.
Kedepan, lanjut Yus, bekas tambang-tambang ilegal tersebut harus ditutup. Jikalau pun, nantinya ada rencana pengalihan fungsi lahan untuk kegiatan positif maka pihaknya siap memberikan support penuh.
"Kedepannya, bekas tambang itu kami meminta pihak KPHP untuk menutup dan jika akan di buat area cros (offroad) kita buat surat izinnya," tukasnya.
(AGS)
Berita
Post
Wabup Bangka Barat Akan Menyurati KLHK Usai Adanya Aktivitas Tambang Timah Ilegal Diwilayah Perkantoran