PANGKALPINANG, BERITACMM.COM – Wacana pengalihan status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari pemerintah daerah menjadi pegawai pemerintah pusat dinilai bisa menjadi angin segar bagi keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang.
Wali Kota Pangkalpinang Saparudin menyebut kebijakan tersebut berpotensi memberikan ruang fiskal lebih besar bagi Pemkot untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan di daerah.
"Iya, kebijakan tersebut akan memberikan kelonggaran fiskal kita di daerah," kata Saparudin pada Senin, 24 Agustus 2026.
Menurut Saparudin, pengalihan beban penggajian guru PPPK kepada pemerintah pusat nantinya dapat membuat anggaran daerah lebih leluasa. Dana yang sebelumnya terserap untuk kebutuhan tersebut bisa diarahkan ke sejumlah program pembangunan prioritas.
Saparudin menyebut pembangunan infrastruktur hingga pengelolaan sampah menjadi sektor yang dapat memperoleh manfaat dari tambahan ruang fiskal tersebut.
"Anggaran yang tersedia dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan, seperti infrastruktur dan fasilitas pengolahan sampah (TPS3R), renovasi pasar, dan lain-lain," ujarnya.
Bagi Pemkot Pangkalpinang, wacana tersebut bukan hanya berkaitan dengan perubahan status kepegawaian guru PPPK. Jika terealisasi, kebijakan itu juga dinilai dapat membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Potensi penghematan anggaran dari kebijakan ini pun tidak kecil.
Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Pangkalpinang Darwin menyebutkan terdapat 532 guru PPPK penuh waktu jenjang PAUD, SD, dan SMP di wilayah tersebut.
"Jika pembiayaan ratusan guru PPPK tersebut sepenuhnya diambil alih oleh pemerintah pusat, Pemkot Pangkalpinang berpotensi menghemat beban fiskal hingga Rp 21.759.864.000," ucap Darwin.
Dengan potensi penghematan mencapai Rp 21,7 miliar, Pemkot Pangkalpinang menyambut positif rencana yang pertama kali digulirkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi tersebut.
Namun, Pemkot Pangkalpinang belum dapat memastikan penerapannya di daerah. Pemerintah daerah masih menunggu petunjuk teknis (juknis) resmi dari pemerintah pusat, termasuk terkait mekanisme pengalihan dan pelaksanaannya.
(JK)