Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Wagub Babel Divonis 4 Bulan Penjara, Kuasa Hukum Bakal Ajukan Banding


PANGKALPINANG,BERITACMM.COM Sidang kasus dugaan penipuan tagihan hotel yang menjerat Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hellyana, berakhir dengan vonis 4 bulan penjara di Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Senin (18/5/2026).

Suasana ruang sidang Tirta yang semula tenang mendadak ramai saat majelis hakim membacakan amar putusan terhadap Hellyana. Dalam putusannya, hakim menyatakan Hellyana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut.

Selain menjatuhkan hukuman penjara selama 4 bulan, majelis hakim juga memerintahkan agar Hellyana ditahan.
Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya menuntut hukuman 8 bulan penjara.

Hakim ketua menyebut putusan itu dijatuhkan sebagai bentuk pembelajaran dan teladan bagi masyarakat, sekaligus memberikan rasa keadilan kepada korban yang mengalami kerugian moril dan materil.

Dalam perkara ini, korban diketahui mengalami kerugian sebesar Rp21,5 juta dan bahkan kehilangan pekerjaannya sebagai manajer hotel akibat persoalan tersebut.

Kasus bermula dari dugaan penipuan pembayaran tagihan menginap di Hotel Urban Viu By Millennium Pangkalpinang. Hellyana disebut melakukan pemesanan berbagai fasilitas hotel dalam rentang Agustus 2023 hingga September 2024, saat masih menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Perkara kemudian bergulir ke meja hijau setelah korban melaporkan adanya tunggakan pembayaran yang belum diselesaikan hingga menimbulkan kerugian puluhan juta rupiah.

Sementara itu, kuasa hukum Hellyana, Dhimas Putra Ramadhani, menyatakan pihaknya akan mengajukan banding atas putusan tersebut. Menurutnya, ada sejumlah poin dalam pledoi yang tidak dipertimbangkan majelis hakim.

Dhimas menilai penerapan Pasal 492 belum didukung alat bukti yang cukup di persidangan. Ia menyoroti tidak adanya saksi maupun bukti percakapan yang disebut dalam dakwaan jaksa.

ΓÇ£Di dakwaan jaksa disebut ada bukti chat, tetapi dalam fakta persidangan tidak ada. KTP juga tidak ada, lalu saksi dari LPMP juga tidak jelas keterkaitannya,ΓÇ¥ ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam perkara dugaan menggerakkan orang untuk mengadakan utang, seharusnya terdapat bukti yang menunjukkan hubungan langsung antara pihak-pihak terkait. Namun menurutnya, hal itu tidak terungkap secara jelas selama proses persidangan berlangsung.

ΓÇ£Kalau misalnya ada seseorang menyuruh orang lain meminjamkan uang dengan janji pengembalian tertentu, tentu harus ada saksi atau bukti yang menguatkan. Faktanya itu tidak ada di persidangan,ΓÇ¥ katanya.

Dhimas juga menilai status Hellyana sebagai wakil gubernur seharusnya tidak dijadikan pertimbangan utama dalam perkara pidana.

ΓÇ£Harusnya hukum pidana melihat tindakannya. Bukti chat tidak ada, hubungan dengan pemesan juga tidak ada. Yang ada hanya tagihan-tagihan saja, sementara Ibu juga tidak mengetahui apakah tagihan itu benar atau tidak,ΓÇ¥ ucapnya.

Meski demikian, pihak kuasa hukum menyatakan tetap menghormati putusan majelis hakim dan berharap upaya banding yang akan diajukan dapat memberikan hasil yang lebih adil.

(JK)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.