PANGKALPINANG, BERITACMM.COM -- Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Hellyana resmi diberhentikan sementara dari jabatannya setelah terbit Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 102/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian Sementara Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung masa jabatan 2025-2030.
Pemberhentian sementara tersebut berkaitan dengan proses hukum yang tengah dijalani Hellyana dalam perkara dugaan penggunaan ijazah palsu.
Kepala Inspektorat Babel, Imam Kurniadi, mengatakan pemberhentian sementara merupakan prosedur administrasi tata negara hingga adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).
“Pemberhentian sementara ini merupakan prosedur administrasi tata negara yang wajar ketika seorang kepala daerah atau wakil kepala daerah menjalani proses hukum hingga adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht),” ujar Imam dalam prescon yang berlangsung di Ruang Tanjung Pesona Kantor Gubernur Babel, Senin (28/09/2026).
Imam menjelaskan, penerbitan Keppres tersebut berlandaskan Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Ketentuan tersebut mengatur mengenai pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dalam kondisi tertentu yang berkaitan dengan proses hukum. Dalam ketentuan Pasal 75 ayat (3), pejabat yang dikenai pemberhentian sementara tidak mendapatkan hak protokoler dan hanya diberikan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak, serta tunjangan suami/istri.
Lalu Bagaimana dengan Hak Hellyana?
Imam menjelaskan, kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki dua kelompok hak, yakni hak protokoler dan hak keuangan.
Namun dalam kasus Hellyana, pemberhentian sementara bukan berarti seluruh hak Hellyana sebagai Wakil Gubernur langsung dihentikan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel menjelaskan sejumlah hak keuangan masih diberikan, sementara hak protokoler dan fasilitas penunjang jabatan tidak lagi diberikan.
"Perlu kami sampaikan Gubernur dan Wakil Gubernur itu menerima dua hak ya, hak protokoler dan kedua hak keuangan ini sesuai dengan pasal 75 ayat 1 disitu disebutkan apabila Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara maka yang dibayarkan hak nya itu ada 3, pertama gaji pokok, kedua tunjangan istri/suami, ketiga tunjangan anak artinya yang berhak tiga ini," jelas Imam.
Namun, hak protokoler dan sejumlah fasilitas penunjang jabatan tidak lagi diberikan kepada Hellyana sejak Keppres tersebut berlaku.
"Tetapi dengan hak protokoler itu tidak diberikan terkait dengan ADC itu tidak diberikan, jadi semenjak tanggal 23 September itu tidak diperbolehkan," sambungnya.
Begitu pula dengan sarana dan prasarana serta Biaya Operasional Kepala Daerah (BOP) yang selama ini diterima Hellyana. Imam menyebut fasilitas tersebut tidak lagi diberikan sejak Keppres Nomor 102/P Tahun 2026 ditandatangani pada 23 September 2026 hingga adanya putusan berkekuatan hukum tetap.
"Terkait dengan Biaya operasional kepala daerah (BOP) itu juga tidak diberikan, jadi sarana prasarana dan keuangan BOP itu tidak diberikan terhitung sejak ditandatangani Kepres tentang pemberhentian wakil kepala daerah (23 September 2026)," ungkapnya.
Dengan demikian, fasilitas berupa rumah dan kendaraan dinas juga tidak lagi diperbolehkan digunakan selama masa pemberhentian sementara tersebut.
"Rumah tidak diperbolehkan, mobil juga tidak diperbolehkan, sarana prasarana ini dihilangkan, sampai kepada incrah," tegasnya.
Sementara itu, status pemberhentian sementara Hellyana masih bergantung pada hasil akhir proses hukum yang dijalaninya.
Jika nantinya dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap, Hellyana dapat diaktifkan kembali dan direhabilitasi. Sebaliknya, apabila dinyatakan bersalah dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, terdapat mekanisme pemberhentian tetap sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kalo dinyatakan tidak bersalah maka akan di rehabilitasi namanya dan akan dikembalikan kedudukannya sebagai Wakil Gubernur, tetapi kalo ditetapkan bersalah dan incrah satu hari pun itu diberhentikan itu sebagai wakil kepala daerah, kita tunggu incrah baru tindak lanjut selanjutnya," ungkap Imam.
Kata Imam, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan komitmennya untuk menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence).
Pemprov juga memastikan roda pemerintahan serta pelayanan publik di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetap berjalan normal. Pelaksanaan teknis lebih lanjut mengenai keputusan ini akan dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.
(JK)