Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

WALHI & DPRD : Tak Ada Urgensi Bangun PLTN di Bangka Belitung, Resikonya Besar!



PANGKALPINANG,BERITACMM.COM

Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Bangka Belitung senilai Rp17 triliun oleh PT Thorcon Indonesia terus menuai penolakan dari berbagai pihak. Tidak hanya dari masyarakat Batu Beriga, Kabupaten Bangka Tengah, tetapi juga dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan sejumlah anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

Sikap penolakan itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Babel, WALHI, masyarakat, dan PT Thorcon Indonesia di ruang Banmus DPRD Babel, Senin (10/11/2025) kemarin.

Dalam forum tersebut, Direktur Eksekutif WALHI Kepulauan Babel, Ahmad Subhan Hafiz, menilai bahwa Bangka Belitung tidak memiliki urgensi untuk membangun PLTN.

Ada beberapa hal yang menjadi alasan WALHI Babel mengutarakan hal itu. Pertama, tidak semua teknologi bisa menggunakan PLTN.

Direktur Eksekutif WALHI Kepulauan Babel, Ahmad Subhan Hafiz

"Stop bilang apa yang dilakukan oleh PT Thorchon sudah proven, PT Thorchon saja belum pernah bangun PLTN. Dimana-mana dia bilang sudah proven, terbukti, generasi keempat, dan dari 11 persen negara yang menggunakan nuklir, berapa persen teknologi yang akan digunakan oleh Thorchon itu? Artinya teknologi ini juga belum digunakan secara umum," ungkap Hafiz.

Ia menambahkan, "Diantara banyak pembangkit listrik, energi nuklir itu yang paling boros air bahkan lebih dari PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap-red), kalo kita ngomong soal urgensi? urgensi apa yang kemudian apakah Babel darurat energi?,".

Selain itu, Hafiz menyebutkan, PLN saat ini juga tengah mengembangkan teknologi cofiring biomassa di PLTU. Kemudian, ada dua perusahaan Hutan Tanaman Energi (HTE) yang juga sedang menyiapkan wood chip sebagai bahan bakar alternatif untuk energi bersih.

"Kemudian apakah kita akan menyuplai listrik (dari PLTN-red) ke Sumatera? Sumatera sudah membangun PLTU raksasa di Soroang, Jambi. Artinya tidak ada urgensi kemudian kita membangun PLTN di Bangka Belitung, karna pertama resiko tinggi PLTN. Kalo tidak tinggi tidak akan ada Badan Energi Atom Dunia, tidak akan ada BAPETEN kalo emng tidak ada resiko," ucap Hafiz.

Nada serupa disampaikan Anggota DPRD Babel, Pahlivi, yang turut mempertanyakan urgensi pembangunan PLTN tersebut. Menurutnya, Babel tidak menolak investasi, namun komitmen PT Thorcon terhadap masyarakat haruslah dipertegas dan transparan.

Anggota DPRD Provinsi Kep Bangka Belitung, Pahlivi Syahrun

Begitu pula dengan analisis dampak lingkungan (AMDAL), yang hingga saat ini belum dimiliki PT Thorcon Indonesia dalam rencana pembangunan PLTN di Pulau Kelasa, Kabupaten Bangka Tengah.

"Sementara PLTU makin berkembang, dan PLTN ini jangan diliat dari sisi bisnis, apalagi PT Thorchon bukan perusahaan negara, PT Thorchon ini swasta. Kalo bekerja pasti bisnis kemudian targetnya apa? di depan pasti bagus, tapi setelah jadi gimana?," cecar Pahlivi.

"Perusahaan negara aja ketika ingin sesuatu yang harusnya memperhatikan juga kepentingan rakyat bisa menyalahi kewenangan, bagaimana dengan perusahaan swasta yang bisnis semata? kita bukan benci dengan investasi, sekali lagi makanya komitmennya, amdal, harus ada. Lalu apakah perusahaan ini betul-betul berkomitmen menerapkan hukum internasional maupun hukum Indonesia, karna PLTN juga secara internasional banyak negara yang tidak mendukung," tambah Politisi Partai Gerindra ini.

Ditempat yang sama, Anggota DPRD Provinsi Babel, Rina Tarol, turut menolak rencana pembangunan PLTN oleh PT Thorcon Indonesia. Terlebih, kata dia, lokasi tempat pembangunan PLTN merupakan kawasan konservasi, dan memiliki Cagar Alam bawah laut yang harus dilindungi.

"Tolong kita hargai, ini sudah jelas-jelas Cagar Alam pak, Cagar Alam bawah laut pak ketua, ini sudah dinyatakan oleh kementerian ya tidak boleh sama sekali di ganggu," tegasnya.

"Kalo sudah begitu harusnya perusahaannya berpikir, jangan sampai maaf ini buk, jangan sampai kalian mengejar izinya habis itu dijual sama orang lain," cecar Rina.

Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rina Tarol

Ia mencontohkan kasus di Sebagin Kabupaten Bangka Selatan, yang dulu juga telah dilakukan pembuatan tapak, namun hingga sekarang tak ada hasil apapun dan hanya merusak lingkungan saja.

"Karna saya pikir Bangka Belitung belum butuh nuklir ibu, masyarakat Babel sudah terpenuhi PLN dan PLTU yang dibangun di Sadai. Kami juga bangun PLTS matahari kami banyak. Ya kalo kebutuhan Jawa-Bali bangun disana saja, tidak perlu merusak lingkungan kami," tegas Srikandi Partai Golkar ini.

Menanggapi berbagai pandangan tersebut, CEO PT Thorcon Indonesia, Dhita Ashari, menyatakan pihaknya akan menjadikan semua masukan sebagai bahan evaluasi.

"Intinya masukan dari bapak ibu menjadi pertimbangan kami hari ini, untuk koreksi kami kedepannya, kita tidak bisa juga Thorcon berjalan sendri kita mengikuti regulasi kita tentunya akan bersama-sama dengan masyarakat," pungkasnya.

(JK)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.