PANGKALPINANG,BERITACMM.COM Wali Kota Pangkalpinang, Prof Saparudin, meluruskan isu yang beredar di media sosial terkait Sensus Ekonomi 2026 yang disebut-sebut akan membuat pelaku UMKM, konten kreator hingga Master of Ceremony (MC) otomatis dikenakan pajak. Menurutnya, anggapan tersebut tidak benar karena kewajiban perpajakan tetap mengacu pada aturan yang berlaku.
Penegasan itu disampaikan Saparudin usai menjadi responden pertama dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pangkalpinang di Rumah Dinas Wali Kota, Senin (15/6/2026).
Pendataan tersebut sekaligus menandai dimulainya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Pangkalpinang yang akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Kegiatan ini bertujuan memotret kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Dalam proses pendataan, Prof Saparudin menerima langsung petugas BPS dan memberikan informasi mengenai kondisi sosial ekonomi rumah tangganya.

ΓÇ£Pagi ini kita kedatangan petugas dari BPS Kota Pangkalpinang untuk melaksanakan pendataan Sensus Ekonomi 2026. Kami telah diminta menyampaikan data-data terkait kondisi sosial ekonomi yang ada pada kami sekarang,ΓÇ¥ ujar Saparudin.
Ia menjelaskan, pendataan berbasis Kartu Keluarga (KK) tersebut mencakup berbagai aspek penting, mulai dari struktur anggota keluarga, pekerjaan kepala keluarga dan anggota rumah tangga, hingga kepemilikan usaha baik skala mikro maupun menengah.
Menurutnya, data yang dihimpun BPS memiliki peran strategis dalam memperbarui basis data kesejahteraan masyarakat, termasuk data desil yang menjadi acuan berbagai program bantuan pemerintah.
ΓÇ£Desil ini selalu di-update. Setiap tiga bulan BPS selalu memperbarui data desil menerima pasokan informasi dari dinas-dinas teknis, mulai dari Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, hingga Dinas Kesehatan,ΓÇ¥ jelasnya.

Ia menilai sinkronisasi data antarinstansi menjadi kunci agar setiap kebijakan dan program pemerintah benar-benar sesuai dengan kondisi riil masyarakat di lapangan.
Menanggapi isu yang berkembang di media sosial, Saparudin menegaskan bahwa pendataan Sensus Ekonomi tidak serta-merta menjadikan seseorang sebagai wajib pajak.
ΓÇ£Semua tergantung penghasilan mereka. Kalau usahanya masuk skala menengah, memiliki NPWP, dan pendapatannya sudah memenuhi standar ketentuan perpajakan, barulah kena pajak,ΓÇ¥ tegasnya.
Karena itu, ia meminta pelaku usaha mikro dan kecil tidak perlu khawatir terhadap informasi yang menyesatkan. Menurutnya, pelaksanaan sensus semata-mata bertujuan mengumpulkan data yang akurat untuk kebutuhan perencanaan pembangunan, bukan sebagai dasar otomatis penarikan pajak.
Di akhir keterangannya, Saparudin juga mengajak masyarakat bersikap kooperatif saat petugas BPS melakukan pendataan dari rumah ke rumah.
ΓÇ£Masyarakat tidak perlu cemas. BPS memberikan garansi penuh bahwa seluruh data yang disampaikan bersifat rahasia dan dilindungi undang-undang. Berikan data yang benar agar potret kota ini akurat untuk menyusun kebijakan di masa depan,ΓÇ¥ pungkasnya.
(JK)