Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Advetorial Post

Wali Kota Prof Udin Setuju Raperda Peta Jalan Iptek Pangkalpinang Dikaji Ulang


PANGKALPINANG,BERITACMM.COM ΓÇö Wali Kota Saparudin menghadiri Rapat Paripurna Kesatu Masa Persidangan II Tahun 2026 di Gedung DPRD Kota Pangkalpinang, Kamis (5/2).

Rapat tersebut membahas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis, salah satunya terkait Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) daerah.

Salah satu poin penting dalam rapat itu adalah pengembalian draf Raperda Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah Tahun 20252029 untuk disesuaikan dengan regulasi yang lebih tinggi.

Wali Kota Pangkalpinang menegaskan Pemerintah Kota Pangkalpinang menerima keputusan DPRD tersebut sebagai bagian dari penyesuaian terhadap ketentuan perundang-undangan.


Ia menjelaskan, langkah pengembalian tersebut merujuk pada aturan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Peraturan Kepala BRIN Nomor 5 Tahun 2023 yang mengatur bahwa rencana induk Iptek di daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah, bukan Peraturan Daerah.

ΓÇ£Menindaklanjuti amanat BRIN serta hasil harmonisasi Kantor Wilayah Kemenkumham Bangka Belitung, substansi Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek akan kami susun kembali dalam bentuk Peraturan Wali Kota,ΓÇ¥ ujar Saparudin di hadapan forum paripurna.

Selain isu Iptek, rapat juga membahas dua agenda penting lainnya, yakni Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 20252029 sebagai arah pembangunan lima tahun ke depan, serta perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Corporate Social Responsibility (CSR).


Perubahan regulasi CSR tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan kontribusi dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah di Pangkalpinang.

Tak hanya itu, DPRD juga membahas pencabutan Perda Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagai bagian dari penyesuaian regulasi agar lebih relevan dengan kondisi saat ini.

Wali Kota turut mengapresiasi sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam pembahasan berbagai regulasi daerah. Ia berharap perubahan status hukum dokumen Iptek menjadi Peraturan Wali Kota dapat mempercepat implementasi inovasi teknologi di Pangkalpinang tanpa terhambat prosedur birokrasi yang panjang.

ΓÇ£Sinergi ini menjadi fondasi penting agar kebijakan pembangunan, khususnya di bidang inovasi dan teknologi, dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,ΓÇ¥ tutupnya.

(JK)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.