PANGKALPINANG, BERITACMM.COM Pemerintah Kota Pangkalpinang terus mencari sumber-sumber pendapatan baru untuk menjaga kemampuan fiskal daerah di tengah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Sejumlah sektor potensial seperti parkir, persampahan, pajak daerah hingga dividen BUMD menjadi fokus optimalisasi guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah tersebut mengemuka dalam asistensi proyeksi kemampuan keuangan daerah Tahun Anggaran 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri bersama Pemerintah Kota Pangkalpinang di Ruang Rapat SRC Lantai II, Senin (8/6/2026).
Dalam evaluasi tersebut, Kemendagri menilai sejumlah indikator pembangunan Kota Pangkalpinang menunjukkan capaian yang positif. Penanganan stunting dinilai lebih baik dari rata-rata nasional, tingkat kemiskinan masih berada di bawah rata-rata nasional, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) jauh melampaui rata-rata nasional. Meski demikian, tingkat pengangguran masih sedikit berada di atas rata-rata nasional.
Selain itu, Kemendagri mendorong pemerintah daerah untuk terus mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan melalui pengelolaan persampahan, parkir, pajak daerah, dan retribusi sebagai penopang PAD.
Wali Kota Pangkalpinang Prof. Saparudin mengatakan realisasi PAD Kota Pangkalpinang hingga Mei 2026 menunjukkan tren yang menggembirakan. Pendapatan daerah tercatat mencapai Rp100,65 miliar atau meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar Rp89,28 miliar.
Menurutnya, peningkatan PAD dilakukan melalui optimalisasi potensi yang sudah ada tanpa membebani masyarakat dengan kenaikan tarif pajak maupun retribusi.
"Kita tidak akan menaikkan tarif. Yang kita lakukan adalah optimalisasi pendapatan dari sektor yang sudah ada," katanya.
Selain pajak dan retribusi, Pemkot Pangkalpinang juga melihat peluang peningkatan pendapatan dari dividen perusahaan daerah. Pada 2025, PDAM mencatat laba sebesar Rp4 miliar yang memberikan kontribusi dividen sebesar 15 persen kepada pemerintah daerah.
Meski sebagian besar indikator APBD 2026 telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, Saparudin mengakui berkurangnya dana transfer pusat tetap memberikan dampak signifikan terhadap kemampuan keuangan daerah.
Karena itu, Pemkot bersama DPRD Kota Pangkalpinang melakukan berbagai langkah efisiensi, termasuk penyesuaian sejumlah pos belanja dan penghematan anggaran perjalanan dinas.
"Dari sisi perjalanan dinas, kita sudah melakukan efisiensi. Kementerian juga terus mendorong daerah untuk melakukan optimalisasi dan pengurangan belanja yang masih memungkinkan untuk diefisienkan," jelasnya.
Ia menegaskan, seluruh komponen belanja daerah akan terus dievaluasi agar semakin efektif dan tepat sasaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat maupun pelaksanaan program pembangunan.
Ke depan, Saparudin berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan skema pengurangan dana transfer secara bertahap sehingga daerah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menjaga pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
"Kami berharap apabila ada pengurangan dana transfer, dapat dilakukan secara bertahap sehingga daerah tetap memiliki kemampuan untuk menjaga pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat," ucapnya.
Pemerintah Kota Pangkalpinang berkomitmen terus mengoptimalkan seluruh potensi PAD melalui pajak daerah, retribusi, dividen badan usaha milik daerah, serta sumber pendapatan sah lainnya. Di saat yang sama, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga terus menyempurnakan struktur APBD agar kemampuan keuangan daerah tetap terjaga dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.
(JK)
Berita
Post
Wali Kota Saparudin Beberkan Jurus Dongkrak PAD Tanpa Membebankan Masyarakat