PANGKALPINANG, BERITACMM.COM — Perwakilan masyarakat dari empat desa di Kabupaten Bangka Barat mempertanyakan realisasi kewajiban plasma 20 persen dari perusahaan sawit PT GSBL. Aspirasi tersebut disampaikan kepada Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, dalam audiensi di ruang kerjanya, Senin (14/9/2026).
Empat desa yang menyampaikan aspirasi tersebut yakni Desa Air Belo, Belo Laut, Mayang, dan Air Limau. Masyarakat berharap kewajiban plasma dari perusahaan yang telah beroperasi sejak 1993 itu dapat segera direalisasikan.
Audiensi tersebut dipimpin Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, didampingi Anggota DPRD Babel Johan Vigario, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Bangka Belitung Kurniawan, serta perwakilan masyarakat dari empat desa.
Didit mengatakan, warga mempertanyakan kewajiban plasma PT GSBL yang berkaitan dengan perkebunan sawit seluas 9.000 hektare di wilayah empat desa dan dua kecamatan.
"Yang diminta mereka ialah empat desa ini dapat plasma seperti PT GML. Maka kami sampaikan dahulu bahwa perusahan ini punya niat hanya belum sepakat polanya seperti apa. Yang kedua ini bukan tuntutan masyarakat. Tetapi kewajiban perusahaan apapun, yang berinvestasi perkebunan sawit di Republik ini harus patuh dengan aturan," kata Didit.
Menurut Didit, kewajiban plasma 20 persen merupakan aturan pemerintah pusat yang harus dipenuhi. Namun, teknis pelaksanaannya masih perlu dibahas bersama pihak terkait.
"Kami minta ke masyarakat tolong berikan waktu kepada kami. Karena fokus kami Pemprov dan DPRD Babel supaya menyelesaikam keinginan masyarakat di Bangka, terkait delapan desa yang telah diakomodir PT GML untuk plasma kita selesaikan dahulu supaya kerjanya bertahap," ujarnya.
Didit menegaskan, penyelesaian persoalan plasma PT GML yang telah mengakomodir delapan desa menjadi fokus awal Pemprov dan DPRD Babel. Setelah itu, pembahasan akan diarahkan pada perusahaan sawit yang berada di Kabupaten Bangka Barat.
"PT GML bisa kenapa kenapa PT GSBL tidak bisa, itu kan. Nanti kami akan mengundang pihak perusahaan, yang benar benar yang punya perusahaan. Untuk bisa berdiskusi bagaimana perusahan memberikan plasma yang sama seperti GML. Pola empat desa di Babar maunya apa? rapatkan dulu bikin kesepakan bersama," katanya.
Ia menambahkan, penyelesaian persoalan plasma tidak cukup dilakukan dalam satu kali pertemuan. Masyarakat diminta bersabar karena proses tersebut membutuhkan pembahasan dan kesepakatan bersama.
Didit menyebut peluang realisasi plasma tetap terbuka, namun seluruh proses harus berjalan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.
(*)