PANGKALPINANG, BERITACMM.COM -- Polemik antara delapan desa di Kabupaten Bangka dengan PT Gunung Maras Lestari (GML) hingga kini belum menemukan titik terang.
Harapan masyarakat agar keberadaan perusahaan perkebunan tersebut mampu membawa kesejahteraan bagi warga sekitar wilayah izin usaha perkebunan (WIUP), justru dinilai masih jauh dari kenyataan.
Seperti yang disampaikan Kepala Desa Bakam, Mashur, saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (20/05/2026).
Menurut Mashur, keberadaan perusahaan seharusnya memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar area perkebunan.
"Sekarang keberadaan perusahaan tentunya seperti kami sampaikan tadi ini harus berdampak pada kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat terdampak di wilayah izin perkebunan, artinya kalo tidak ada dampaknya kepada masyarakat untuk apa mereka ada," tegas Mashur.
Ia juga mengungkapkan keresahan masyarakat terkait sulitnya menjual tandan buah segar (TBS) kelapa sawit ke PT GML. Kondisi itu, kata dia, membuat para petani menjadi pihak yang paling dirugikan.
"Ketika kita ditelpon masyarakat, pak kades tolong dibantu mobil kami gak masuk, TBS kami tidak bisa dijual, dampaknya kepada petani, petani sawit di kebunnya tidak bisa dibeli pengepul karna yang dimbili aja masih antri di pabrik," ungkapnya.
Mashur mengaku persoalan tersebut sudah beberapa kali disampaikan kepada pihak perusahaan. Namun hingga kini, keluhan masyarakat disebut masih terus terjadi.
"Bahwa keberadaan perusahaan ini harus mensejahterakan masyarakat, kalo tidak bisa bantu masyarakat perusahaan ini untuk apa," tegasnya lagi.
Ia menambahkan, masyarakat tidak pernah menolak investasi maupun keberadaan perusahaan di daerah mereka. Akan tetapi, masyarakat sekitar wilayah izin perusahaan harus menjadi prioritas utama untuk merasakan manfaatnya.
Sementara itu, perwakilan masyarakat Desa Sempan, Wahyu, menyoroti persoalan plasma yang hingga kini belum direalisasikan oleh PT GML.
Ia berharap RDP bersama DPRD Babel dapat menghasilkan solusi konkret atas persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat.
"Lagi-lagi diingkari janjinya Pak, kesepakatan pun sudah timbul, jadi kami sudah bosen, jadi harapan kami kepada bapak/ibu semua perwakilan kami dengan sangat-sangat minta tolong ini pak," kata Wahyu.
Wahyu juga mengingatkan agar persoalan tersebut tidak sampai memicu konflik di tengah masyarakat.
"Jangan sampai ada konflik dimasyarakat pak, malu kita pak, Bangka ini tentram aman damai, jadi kita sama-sama meredam," pungkasnya.
Dalam RDP tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah tuntutan kepada PT Gunung Maras Lestari (GML) yang dinilai hingga kini belum direalisasikan perusahaan.
Bahkan, warga mendesak agar pemerintah tidak memperpanjang Hak Guna Usaha (HGU) PT GML apabila tuntutan masyarakat tetap diabaikan.
Adapun tuntutan yang disampaikan masyarakat meliputi:
1. Meminta PT GML mewujudkan plasma 20 persen dari kebun inti;
2. Meminta PT GML untuk segera membayar NOP;
3. Meminta PT GML agar hasil TBS kelapa sawit masyarakat sekitar dapat dibeli;
4. Meminta agar tenaga kerja di PT GML memprioritaskan masyarakat sekitar;
5. Meminta program KKSL tidak masuk dalam plasma dan berdiri sendiri.
Ketua DPRD Provinsi Babel, Didit Srigusjaya, mengatakan pihaknya juga menerima informasi bahwa masa HGU PT GML seluas 12 ribu hektare akan berakhir pada November 2028. Menurutnya, hal itu menjadi peluang bagi masyarakat untuk memperjuangkan aspirasi mereka.
"Ternyata kami dapat informasi PT GML ini akan habis masa HGU-nya tepatnya bulan November 2028 sebanyak 12 ribu hektare, disini masyarakat masih punya kesempatan untuk mengusulkan, kata masyarakat tadi jika tidak dikabul mereka minta supaya tidak diperpanjang HGU nya," kata Didit saat diwawancarai usai rapat.
Didit menegaskan DPRD Babel akan mengawal aspirasi masyarakat dan meminta Pemerintah Kabupaten Bangka maupun dinas terkait menunda proses usulan perpanjangan HGU hingga polemik antara masyarakat dan perusahaan terselesaikan.
(JK)
Ekonomi Bisnis
Post
Warga 8 Desa Keluhkan PT GML, Kades: Kalau Tak Ada Dampak ke Masyarakat Untuk Apa Perusahaan Ada