BANGKASELATAN,BERITACMM.COM Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Kabupaten Bangka Selatan memanas, Senin (18/5/2026). Warga Desa Nangka meluapkan kekecewaan mereka terhadap pembangunan pabrik Crude Palm Oil (CPO) milik PT Bukit Palma Prima yang dituding menjadi penyebab rusaknya Jalan Usaha Tani milik desa.
Dalam forum tersebut, warga tak hanya menuntut penghentian total proyek pembangunan pabrik kelapa sawit itu, tetapi juga mendesak Bupati Bangka Selatan menonaktifkan Kepala Desa Nangka yang diduga menerima gratifikasi terkait pengalihan fungsi jalan desa untuk kepentingan perusahaan.
"Kami mengusulkan kepada Bupati Bangka Selatan untuk menonaktifkan Kepala Desa Nangka, karena diduga telah menerima gratifikasi pengalihan Jalan Usaha Tani masyarakat kepada PT Bukit Palma Prima," tegas Agus Salim saat membacakan pernyataan sikap warga di hadapan forum.
Warga menyebut jalan sepanjang sekitar 2 kilometer tersebut merupakan akses vital masyarakat menuju kebun yang dibangun menggunakan APBD Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2013/2014. Namun, sejak aktivitas pembangunan pabrik berlangsung pada 2026, kondisi jalan disebut rusak parah akibat lalu lalang kendaraan berat proyek.
Tak ingin persoalan berlarut, warga juga menyatakan penolakan terhadap penggunaan jalan desa oleh perusahaan dan mengungkap bahwa kasus tersebut kini telah masuk proses hukum.
"Permasalahan ini sudah berproses secara hukum, baik di Kepolisian maupun di Kejaksaan Negeri Bangka Selatan," tambah Agus.
Bahkan, warga mengancam akan mengerahkan massa lebih besar dan menempuh seluruh jalur hukum apabila tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti pemerintah daerah maupun DPRD.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan, Erwin Asmadi, berupaya menenangkan situasi sekaligus meminta penjelasan dari pihak perusahaan yang hadir dalam rapat.
"Kita di sini untuk mencari solusi mendengar pendapat masing-masing pihak. Bagaimana tanggapan pihak perusahaan terkait tuntutan warga tersebut?" kata Erwin selaku pimpinan rapat.
Namun, jawaban dari pihak PT Bukit Palma Prima belum memuaskan warga. Perwakilan perusahaan, Erwin, mengaku tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan terkait tuntutan yang disampaikan masyarakat.
"Kami ini tidak bisa memutuskan, tapi apa yang disampaikan nanti kami sampaikan ke management," ujarnya singkat.
Jawaban tersebut sontak memicu kekecewaan warga karena RDP belum menghasilkan keputusan konkret terkait nasib proyek maupun kerusakan jalan yang dipersoalkan masyarakat Desa Nangka.
(JK)
Berita
Post
Warga Desa Nangka Minta Proyek Pabrik CPO Disetop hingga Kades Dinonaktifkan