Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Warga Desak Kades Bedengung Dicopot, Rina Tarol: Jika Ada Pidana, Harus Diproses

PANGKALPINANG, BERITACMM.COM – Polemik dugaan penyalahgunaan jabatan Kepala Desa Bedengung, Kabupaten Bangka Selatan, kembali mencuat. Aliansi Masyarakat Desa Bedengung bersama Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik (SAS) Bangka Belitung mendesak adanya penyelesaian atas persoalan yang disebut telah berlangsung selama beberapa tahun.

‎Persoalan tersebut kini mendapat perhatian Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung, Rina Tarol, yang meminta Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dan aparat penegak hukum tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut.

‎Dalam audiensi yang digelar Rabu (7/10/2026), Rina menilai dugaan persoalan yang melibatkan Kepala Desa Bedengung telah berlangsung lama dan diduga memiliki unsur pidana.

‎‎"Kasusnya Pak Kades ini sudah lama dan berlarut-larut. Sebenarnya ada unsur pidananya, hanya saja karena ada pembiaran, kasus ini selalu terjadi berulang. Bukti-bukti sebenarnya sudah banyak, mulai dari persoalan masjid hingga penjualan lahan selama dua tahun, tetapi aparat seakan tutup mata," ujar Rina Tarol di hadapan jajaran aparat penegak hukum dan perwakilan warga bedengung, Rabu (7/10/2026).

‎Menurut Rina, keresahan masyarakat semakin memuncak sejak 2024 setelah muncul sejumlah dugaan persoalan lain yang melibatkan pemerintahan desa, termasuk penutupan fasilitas umum seperti lapangan bola desa.

‎Ia juga mempertanyakan langkah Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan yang dinilainya belum memberikan tindakan tegas terhadap persoalan tersebut, meski sejumlah lembaga disebut telah menerima laporan masyarakat.

‎"Kami heran kenapa Pemkab Bangka Selatan tidak mengambil sikap tegas dan terkesan slow motion. Lembaga seperti Ombudsman hingga DPRD Provinsi sudah bersuara. Kenapa sulit sekali memberhentikan seseorang yang jelas-jelas bermasalah dan meresahkan warga? Ada hak masyarakat banyak yang harus dilindungi," tegasnya.

‎Rina meminta Pemkab Bangka Selatan bersama Polsek dan Polres Bangka Selatan segera mengambil langkah konkret sesuai kewenangan masing-masing. Menurutnya, kepastian hukum diperlukan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik horizontal di tengah masyarakat.

‎Ia menegaskan, apabila dalam penanganan kasus ditemukan unsur pidana, prosesnya harus dilanjutkan melalui mekanisme hukum yang berlaku dan tidak berhenti pada sanksi administratif.

‎"Harapan kami, jika memang ada indikasi pidana, selesaikan secara tegas agar masyarakat tenang dan ada kepastian hukum. Jangan sampai ini hanya diberhentikan, tetapi juga dipidana agar menjadi contoh bagi para kepala desa lainnya supaya tidak bertindak sewenang-wenang," pungkasnya.

‎8 Poin yang Dipersoalkan Warga

‎Desakan masyarakat Desa Bedengung untuk meminta Amrullah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa Bedengung disebut didasarkan pada sejumlah persoalan yang mereka laporkan kepada pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.

‎Berikut sejumlah poin yang disampaikan masyarakat:

‎1. Pada 2023, masyarakat Desa Bedengung menyebut menemukan dugaan kepala desa merayu mahasiswa Desa Bedengung melalui percakapan WhatsApp untuk melakukan hubungan badan.

‎2. Pada 2024, masyarakat menyebut menemukan sejumlah dugaan persoalan, mulai dari penyalahgunaan APBDes, penggunaan dan dugaan penggelapan uang masjid, keputusan yang dinilai merugikan masyarakat hingga persoalan uang ustaz dan ustazah TK-TPA.

Masyarakat kemudian melaporkan sembilan poin inti persoalan kepada Bupati Bangka Selatan. Menurut masyarakat, setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat keluar, laporan tersebut dinyatakan terbukti.

Masyarakat selanjutnya melakukan aksi di Kantor Bupati Bangka Selatan untuk meminta Amrullah diberikan sanksi pemberhentian dari jabatan kepala desa. Namun, mereka mengaku tidak mendapat tanggapan.

Pada 2024, masyarakat kembali melaporkan 14 poin persoalan kepada Bupati Bangka Selatan. Karena merasa tidak mendapat tanggapan, masyarakat kemudian melaporkan Bupati Bangka Selatan kepada Ombudsman.

Masyarakat menyebut hasil pemeriksaan Ombudsman menemukan sejumlah dugaan maladministrasi yang dilakukan Bupati Bangka Selatan.

‎3. Pada 2024, masyarakat melaporkan Kepala Desa Bedengung ke Polres Bangka Selatan terkait dugaan penjualan lahan rawa desa seluas 6,5 hektare senilai Rp325 juta. Masyarakat menyebut uang yang masuk ke masjid hanya Rp190 juta. Setelah pemeriksaan, kepala desa disebut mengembalikan Rp50 juta ke masjid tanpa sanksi ataupun proses hukum, menurut keterangan masyarakat.

‎4. Pada 2025, masyarakat menemukan pembangunan pagar TK An-Nur yang disebut baru selesai dibangun tetapi sudah mengalami keretakan. Masyarakat menyebut pembangunan tersebut tidak menggunakan besi.

‎5. Pada 2025, kepala desa disebut memberhentikan seluruh ketua RT di Desa Bedengung dan menunjuk ketua RT baru tanpa melalui rapat masyarakat RT.

‎6. Pada 2025, kepala desa disebut mengangkat ketua BUMDes tanpa melalui proses musyawarah desa.

‎7. Pada 2026, perangkat desa dan BPD disebut menemukan adanya lahan desa di daerah Kalin yang telah dijual oleh kepala desa.

‎8. Pada 2026, masyarakat menyebut menemukan pengadaan sumur bor desa senilai Rp48 juta yang tidak menghasilkan air dan menggunakan mesin bekas.

‎Seluruh dugaan tersebut merupakan poin yang disampaikan masyarakat dan masih memerlukan klarifikasi serta pembuktian dari pihak-pihak terkait melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.