Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Warga Keluhkan Kondisi Ekonomi Buruk hingga Sengketa Lahan, Rina Tarol : Bangka Selatan Tidak Baik-baik Saja


BANGKASELATAN,BERITACMM.COM - Persoalan pemenuhan pangan, sengketa lahan pertanian, hingga kekhawatiran nelayan terhadap rencana tambang laut mencuat dalam reses Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung dari Komisi II, Rina Tarol, di Kabupaten Bangka Selatan, Sabtu (17/01/2025) malam.

Dalam forum tersebut, warga menyampaikan beragam persoalan krusial yang mereka hadapi, mulai dari kondisi ekonomi yang memburuk, konflik lahan pertanian, kerusakan infrastruktur, hingga ancaman terhadap mata pencaharian nelayan.

Salah seorang warga, Zakaria, mengungkapkan kondisi memprihatinkan sebagian masyarakat Bangka Selatan yang kesulitan memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

"Masalah makan ini serius. Ada masyarakat yang sampai makan ubi. Tolong sampaikan ke provinsi. Saya atas nama masyarakat Bangka Selatan menyampaikan aspirasi ini, banyak yang tidak makan layak," ungkap Zakari.

Menanggapi hal tersebut, Rina Tarol tidak menampik bahwa Bangka Selatan saat ini tengah menghadapi berbagai persoalan serius, terutama menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

"Bangka Selatan memang sedang tidak baik-baik saja," ujarnya.

Terkait laporan kesulitan pangan, Rina menyatakan akan meminta Dinas Sosial untuk turun langsung ke lapangan guna melakukan verifikasi agar persoalan tersebut dapat segera ditindaklanjuti.

"Nanti kami minta data, dan Dinsos turun untuk verifikasi agar bisa ditindaklanjuti," katanya.

Keluhan lain juga disampaikan Supiyanto, petani di wilayah Rias Ujung, yang menyoroti sengketa lahan pertanian yang belum kunjung selesai meski telah melalui berbagai pertemuan dengan pihak terkait.

"Di Rias ujung masih sengketa lahan. Kami sudah lima kali rapat, bahkan ke Inspektorat dan Wakil Bupati, tapi sampai sekarang kasusnya tidak naik ke atas. Mohon ini dipantau," katanya.

Ia juga mempersoalkan klaim sertifikat lahan antarwilayah desa yang diduga mencaplok wilayah Rias, serta persoalan irigasi yang berdampak langsung terhadap produktivitas pertanian.

Selain sektor pertanian, tekanan ekonomi juga dirasakan pelaku UMKM. Seorang pedagang kaki lima mengeluhkan mahalnya biaya sewa lapak tenda di kawasan Simpang Lima.

"Kami masak tiga sampai empat malam, laku atau tidak tetap bayar. Kalau hujan bagaimana, Bu?" keluhnya.

Warga lainnya meminta perhatian terhadap kondisi Jalan Dr. Wahidin yang mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan segera. Selain itu, sejumlah proyek pembangunan juga dinilai tidak tepat guna dan terkesan terbengkalai.

"Sayang sekali, dulu anggarannya besar tapi manfaatnya tidak dirasakan. Air irigasi lebih rendah dari sawah, jadi tidak terpakai. Yang jalan cuma pompa," ujar seorang warga.

Dari sektor kelautan, perwakilan nelayan wilayah Batu PerahuPunai menyampaikan kekhawatiran atas rencana pembukaan tambang laut pada 2026.

"Kami nelayan sangat khawatir. Katanya mau dibuka tambang laut. Selain itu, bantuan untuk nelayan juga selalu dibilang anggaran terbatas," kata Aan, perwakilan nelayan.

Menanggapi aspirasi warga, Rina Tarol menjelaskan bahwa persoalan sengketa lahan di Rias Ujung merupakan kewenangan pemerintah kabupaten dan harus dikawal secara serius oleh DPRD kabupaten setempat.

"Itu kewenangan Bupati. DPRD kabupaten, khususnya dari daerah pemilihan Bangka Selatan, harus mengawal serius agar persoalan ini bisa diselesaikan," ujarnya.

Rina juga menyoroti persoalan tata ruang. Ia menyebut wilayah Rias masuk dalam kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) sesuai RTRW, sehingga tidak diperbolehkan ditanami sawit.

"Faktanya sekarang sudah banyak sawit. Ini harus menjadi perhatian serius," tegasnya.

Untuk persoalan irigasi, Rina menyampaikan bahwa kewenangan berada di Balai Wilayah Sungai (BWS). Ia meminta masyarakat menyusun proposal yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan agar tidak salah peruntukan.

Sementara terkait kerusakan jalan dan retribusi UMKM, Rina menjelaskan kewenangan berada di pemerintah kabupaten. Meski demikian, ia berjanji akan melakukan koordinasi lintas sektor.

"Saya akan panggil dinas UMKM Senin depan. Kita cek apakah retribusi itu resmi dan wajar. Meski kewenangan kabupaten, kita tetap coba fasilitasi," ujarnya.

(JK)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.