PANGKALPINANG,BERITACMM.COM – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Yogi Maulana, menyoroti pengelolaan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Timah yang dinilai perlu dibenahi agar tidak menimbulkan ketimpangan penyerapan produksi antara wilayah Bangka dan Belitung.
Hal ini disampaikan Yogi, menyusul adanya penghentian pembelian bijih timah di Belitung karena kapasitas RKAB telah terpenuhi, sedangkan untuk di wilayah Bangka kapasitas tersebut masih tersedia. Tentu menurutnya hal ini harus menjadi evaluasi serius bagi PT Timah.
"Apabila di wilayah Belitung pembelian terhenti karena kapasitas RKAB telah terpenuhi, sementara di wilayah Bangka masih tersedia kapasitas, maka perlu dijelaskan apakah terdapat kendala administratif, teknis, atau ketentuan lain yang menyebabkan kapasitas tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Kondisi seperti ini jangan sampai merugikan masyarakat penambang dan perekonomian Belitung," kata Yogi Maulana, Selasa (21/07/2026).
Disisi lain, PT Timah dinilai perlu meningkatkan kualitas perencanaan dan koordinasi dalam pengelolaan RKAB agar distribusi kapasitas produksi di setiap wilayah lebih proporsional dan tidak menimbulkan persoalan yang berdampak pada masyarakat.
Oleh karena itu, Yogi mendorong PT Timah menyusun perencanaan RKAB yang lebih proporsional dengan mempertimbangkan potensi produksi masing-masing wilayah, sehingga kapasitas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.
Selain itu, ia juga meminta perusahaan meningkatkan koordinasi internal antara unit operasi Bangka dan Belitung agar tidak terjadi ketimpangan dalam penyerapan produksi masyarakat.
"PT Timah perlu menyampaikan informasi secara terbuka kepada Pemerintah Daerah maupun DPRD apabila terdapat kendala regulasi yang menyebabkan kapasitas RKAB di satu wilayah tidak dapat dimanfaatkan untuk wilayah lain," tegasnya.
"Transparansi sangat penting agar semua pihak memahami persoalan yang dihadapi dan bersama-sama dapat mencari solusi terbaik," sambung Politisi Partai Gerindra ini.
Lebih lanjut, Yogi juga meminta PT Timah untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan RKAB sehingga persoalan serupa tidak kembali terjadi pada tahun-tahun berikutnya.
Karna menurutnya, pengelolaan RKAB yang lebih baik akan memberikan kepastian bagi masyarakat penambang sekaligus menjaga stabilitas perekonomian daerah.
(JK)