Naziarto : WTP Bukan Jaminan Tidak Adanya Praktek Korupsi
Pangkalpinang,BERITACMM.com
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Naziarto menegaskan, capaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) bukan jaminan tidak adanya praktek korupsi di lingkup organisasi perangkat daerah (OPD).
Hal ini disampaikannya usai Pemprov Babel kembali meraih capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, di Ruang Pasir Padi Kantor Gubernur, Jumat (21/10/2022).
“Kita jangan hanya mengejar opini WTP saja, karena WTP bukan jaminan tidak adanya praktek keuangan negara. Tapi bagaimana kita bekerja dengan benar dan baik agar WTP yang dihasilkan benar-benar terwujud,” kata Naziarto.
Naziarto mengatakan, capaian opini WTP adalah hasil audit tertinggi terkait pengelolaan keuangan di lembaga negara maupun pemerintah daerah. Dan capaian opini WTP di lingkup Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota di Babel cukup baik.
Meski sudah meraih opini WTP, namun menurut Naziarto, ada beberapa catatan dari Kementerian Keuangan untuk menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi setiap pemerintah daerah maupun provinsi, seperti adanya temuan berulang-ulang, temuan baru dan temuan spesifik yang harus segera dibenahi.
“Temuan berulang itu terjadi karena sudah berulang-ulang, temuan baru dapat kita benahi dan toleransi. Namun temuan spesifik, jika tidak kita selesaikan dengan benar dan baik maka akan jadi masalah besar,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ia mengingatian APIP di kabupaten kota harus bisa melihat temuan dilapangan agar temuan baru yang berkali-kali itu tidak akan mungkin terjadi dan akan sangat minim terjadi. Oleh karena itu kerjasama yang terbangun selama ini dapat terjaga agar pertanggungjawaban keuangan dapat ditingkatkan.
“Saya mengajak dan mengimbau kepala daerah agar betul-betul memperhatikan ini, dan kita bantu BPKP dan BPK menindaklanjuti temuan yang ditemukan,” ujarnya.
Naziarto juga mengajak seluruh OPD di lingkup Pemprov Babel untuk menjadikan budaya WTP ini sebagai motivasi dengan terus membangun pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sehingga lebih berprestasi lagi.
“Dengan meraih WTP, jangan sampai kita turun kelas, tapi kerja keras harus tetap kita pertahankan agar dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan pemda,” pungkasnya.
Berikut penerima opini WTP Berdasarkan data Kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI :
Pemprov Babel meraih WTP lima kali berturut-turut sama dengan Pemkot Pangkalpinang.
Kabupaten Bangka dan Bangka tengah sudah enam kali meraih WTP, dan kabupaten Bangka Barat, Bangka selatan dan Belitung timur tiga kali dan Kabupaten Belitung juga sudah dua kali meraih capaian opini WTP.
(Jek)