Beliadi Soroti Kajian BPS Terkait Inflasi, Wacana Subsidi Tiket Pesawat Dinilai Tidak Tepat Sasaran!
PANGKALPINANG,BERITACMM.COM
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Beliadi menyoroti rilis yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Babel mengenai kondisi inflasi beberapa bulan terakhir ini.
Dimana diketahui, berdasarkan rilis BPS Babel tercatat inflasi Kota Tanjung Pandan pada September 2023 (y-on-y) sebesar 5,03 persen, dimana sebesar 1,005 persen disumbang oleh angkutan udara.
Menurut Beliadi, BPS Babel mengukur inflasi yang ada di Babel tanpa tau permasalahan dasar ditengah-tengah masyarakat. Dirinya juga meyakini BPS belum membedah kajian inflasi di Babel dari hulu hingga ke hilir.
“Memang inflasi yang mengukur tingkat kenaikan itu BPS, yang jadi masalanya BPS itu ngukur Babel dia tahu gak permasalahan dasar di masyarakat?. BPS memakai rumus secara nasional, saya meyakini bahwa BPS belum membedah kajian inflasi di Babel ini secara komprehensif dan betul-betul benar,” jelas Beliadi, Rabu (01/11/2023).
“Lalu katanya (BPS) Tanjungpandan itu 5,9 persen inflasi dan salah satunya penyebabnya karena mahalnya harga tiket. Kalau bicara harga tiket, kalau hanya ingin menurunkan angka inflasi boleh saja tapi tidak bermanfaat bagi masyarakat luas,” sambungnya.
Kendati begitu, apabila memang betul wacana subsidi tiket pesawat direalisasikan, maka dirinya siap mendukung, namun dengan catatan penerima subsidi haruslah yang memang layak menerima seperti masyarakat miskin dan mahasiswa, sehingga benar-benar tepat sasaran.
Bukan malah untuk mengakomodir para pejabat, pengusaha, dan masyarakat golongan ke atas.
“Kita harus detail dalam data jangan sampai kita malah mensubsidi para pengusaha, pejabat, nah ini kan salah sasaran,” ucap Politisi Fraksi Partai Gerindra Dapil Belitung Timur ini.
Lebih lanjut, Beliadi mengungkapkan untuk menekan inflasi yang tinggi, seharusnya Pemprov Babel berfokus pada harga bahan pokok.
“Caranya dengan melaksanakan pasar murah, lalu sidak pasar. Lihat ada gak orang yang mengambil keuntungan, dengan adanya inflasi. Lalu kerjasama dengan daerah, kita seperti beras itu dari Palembang artinya kita harus kerjasama, agar mendapatkan harga spesial dibawah harga pasar intinya itu subisdi itu ke bahan pokok,” bebernya.
Sementara itu Beliadi juga menghimbau kepada Pemprov Bangka Belitung, untuk mengandengan berbagai pihak agar menyelenggarakan operasi pasar di berbagai tempat.
“Ajak pihak kerjasama kita yang tentukan misalnya di desa ini operasi pasar disini, kalau perusahaan perkebunan kelapa sawit operasi pasar didesa ini dengan harga khusus menggunakan csr. Kalau pemerintah tidak ada dana, maka libatkan swasta dengan menggunakan csr mereka. Ini yang tidak dilakukan Pemprov dan saya belum melihat, gerakan mereka mengajak swasta untuk bersama menekan inflasi,” ungkapnya.
(Jek)