Uang Perjalanan Dinas Dewan Tahun 2024 Naik, Beliadi : Menyesuaikan Perpres 53
PANGKALPINANG,BERITACMM.COM
Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD diketahui telah menyepakati adanya kenaikan uang perjalanan dinas luar (DL) para pimpinan/anggota DPRD Babel pada tahun depan.
Berdasarkan informasi diterima oleh laman media ini, nilai disepakati untuk dialokasikan di struktur APBD 2024 berkisar Rp40 Miliar lebih yang diperuntukan perjalanan dinas luar. Kenaikan signifikan ini juga disesuaikan dengan Peraturan Presiden (Perpres) 53 Tahun 2023 yang merupakan perubahan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang tentang standar harga satuan regional.
Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua DPRD Babel Beliadi tak menampik alokasi tersebut. Pihaknya menilai, nilai tersebut ideal untuk menunjang kinerja para pimpinan/anggota DPRD. Tak hanya dewan, namun alokasi ini juga mencakupi para pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD.
“Dewan itu ada 45 orang, setiap komisi ada dua pendamping jika ke luar dareah. Pimpinan juga sama, satu orang pimpinan dua pendamping plus humas masing-masingnya. Belum lagi kegiatan ASN untuk urusan di luar urusan komisi, pansus, AKD dan pimpinan,” ujarnya, Selasa (28/11).
Diterangkan Beli, bahwa penggunaan perjalanan dinas ke luar daerah masih di dominasi urusan penyelesaian rancangan Peraturan Daerah (Perda), mengingat setiap tahunnya ada 7-10 raperda untuk diselesaikan. “Setiap tahun, kita ada kepentingan buat perda 7-10 perda, untuk perda ini butuh dana Rp500-600 juta,” sebutnya.
Diakui Beli perlu ada penjelasan terkait alokasi ini dari hulu hingga ke hilir sebagai upaya memberikan pemahaman ke masyarakat sehingga diharapkan hal ini tidak pemahaman yang salah. Adanya alokasi ini juga untuk memaksimalkan kinerja para pimpinan/anggota DPRD Babel.
“Saya lihat ini angka yang wajar cuma memangkan penjelasanya harus dari hulu k hilir dan semuanya, saya berharap ini tidak sorotan untuk dijadikan opini publik yang membuat pemahaman masyarakat jadi salah, karena kami dewan ini pun baru bisa bekerja dengan maksimal jika kertersediaan dananya cukup. Silahkan cek juga provinsi lain, terutama provinsi kepulauan, berapa angaran disana dibandingkan dengan jumlah dewan lalu,” ucapnya.
Di samping kinerja legislasi, lanjut politisi Gerindra ini, bahwa dewan juga berkewajiban terhadap segala permasalahan yang terjadi di masyarakat. Perlu juga diketahui, jadi anggota dewan ini harus selalu ada saat masyarakat butuh, dan lebih baik lagi harus ‘loyal’ kepada masyarakat.
“Jadi saya pikir, ini angka yang ideal, seimbang dan silahkan masyarakat awasi kerja kami, kritis terhadap kami agar apa yang kami kerjakan bermamfaat untuk masyarakat Babel. Mari kits berbaik sangka dengan semua, dengan begitu kita juga akan bekerja dengan baik dan benar,” tutupnya.
(**)