Pastikan Bantuan Hukum Tepat Sasaran, Pemkab Bateng Lakukan Konsultasi Bersama Kemenkumham Babel
Pangkalpinang,BERITACMM.com
Kanwil Kemenkumham Babel menerima konsultasi dan koordinasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah bertempat di ruang lobby lantai satu. Konsultasi dan koordinasi terkait dengan mekanisme penyaluran Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin.
Tim Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang datang yaitu Kabag Hukum Bapak Afrizal, Subkoordinator Luhbankum Bapak Fatih, dan Subkoordinator JDIH Bapak Edi.
Tim diterima langsung Kasubbid Luhbankum & JDIH, Muhamat Ariyanto beserta staf.
Bapak Afrizal menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah tengah bersiap untuk menyusun anggaran daerah terkait Bantuan Hukum bagi masyarakat. Oleh sebab itu, kedatangan Tim Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah ke Kanwil Kemenkumham Babel tentunya untuk konsultasi, koordinasi serta studi awal terkait mekanisme dan proses penyaluran bantuan hukum pada Kanwil Kemenkumham Babel.
Muhamat Ariyanto sebagai Kasubbid Luhbankum & JDIH menyampaikan bahwa dalam menjalankan program Bantuan Hukum di provinsi kepulauan Bangka Belitung bekerjasama dengan 8 (Delapan) OBH yang telah terakreditasi dan terverifikasi. Salah satunya berdomisili di Kabupaten Bangka Tengah yaitu Milineal Bangka Tengah Keadilan.
Mekanisme mendapatkan bantuan hukum sendiri sangat mudah, hanya melengkapi SKTM, identitas, dan uraian kasus. Layanan Bantuan hukum sendiri dapat berupa pendampingan di luar pengadilan (Non-Litigasi) maupun di dalam proses pengadilan (Litigasi). Untuk anggaran yang disediakan sendiri pada dasarnya Kanwil Kemenkumham Babel berkesesuaian dengan standar biaya yang sudah ditentukan oleh Kementerian Hukum dan HAM baik untuk setiap OBH serta setiap proses yang dilalui dalam pemberian bantuan hukum.
Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah akan senantiasa terus menjalin komunikasi, berkonsultasi dan kerja sama dengan Kanwil Kemenkumham Babel guna lancarnya proses penyusunan layanan bantuan hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah guna tercapainya penyaluran bantuan hukum yang efektif, efisien serta tepat sasaran.
(*)