Alihkan Alokasi Belanja Subsidi ke Bansos, Pemerintah Akan Kucurkan Penambahan Dana Bansos Sebesar Rp 24,17 Triliun
Pangkalpinang,BERITACMM.com
Polda Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema strategi pemerintah pada program subsidi tepat sasaran untuk Indonesia Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat, berlangsung di Gedung Polda Kep Babel, Senin (12/09/2022).
Hal ini juga bertujuan untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah dalam penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di negeri serumpun sebelai ini.
Untuk diketahui sebelumnya, berdasarkan keputusan Menteri ESDM Nomor : 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan, pada tanggal 3 September 2022 pemerintah telah mengeluarkan kebijakan kenaikan harga BBM yang menimbulkan kisruh dikalangan masyarakat hingga saat ini.
Menyikapi hal ini pula, Kapolda Kepulauan Babel, Irjen Pol Yan Sultra mengungkapkan, kenaikan harga BBM selalu menimbulkan pro kontra dikalangan masyarakat.
Namun menurutnya, banyak pendapat yang muncul tanpa diikuti oleh data-data yang akurat, yang dapat menimbulkan dilema terhadap masyarakat.
“Membengkaknya subsidi BBM dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain melonjaknya harga minyak dunia yang tidak dibarengi dengan produksi dalam negeri yang terus mengalami penurunan setiap tahunnya serta meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap BBM dari tahun ke tahun,” ungkap Yan Sultra dalam sambutannya.
“Disamping itu, saat ini penggunaan BBM subsidi ternyata masih belum tepat sasaran sesuai yang diharapkan oleh Pemerintah,” sambung Kapolda.
Dijelaskan Yan, kenaikan harga BBM selalu menjadi isu penting yang dikaitkan dengan APBN, hal ini tidak terlepas dari subsidi yang diberikan pemerintah dalam kebutuhan bahan bakar minyak.
Lanjutnya, porsi BBM yang begitu besar berdampak pada nilai tukar rupiah yang bergantung pada kebijakan fiskal, hal ini karena terjadinya defisit akibat terlalu besarnya subsidi yang dikeluarkan pemerintah untuk bahan bakar minyak.
“Pemerintah telah mengalokasikan belanja yang tadinya untuk subsidi akan dialihakn untuk memberikan bansos kepada masyarakat. Diperkirakan tambahan bansos yang diberikan pemerintah sebesar Rp. 24,17 Triliun sehingga dengan tambahan tersebut diharapkan pemerintah bisa menekan laju angka kemiskinan di Indonesia,” jelasnya.
Berikut tiga jenis bansos yang diberikan pemerintah dari pengalihan subsidi BBM tersebut yaitu :
1. Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Pemerintah menganggarkan sebanyak Rp. 12,4 Triliun untuk BLT yang akan diberikan kepada 20,65 Juta Penerima dengan besaran Rp. 150.000 perbulan yang akan diberikan selama 4 bulan dimulai Bulan September 2022.
2. Bantuan Subsidi Upah (BSU)
Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp. 9,6 Triliun yang akan diberikan kepada 16 Juta pekerja dengan gaji maksimal Rp. 3.500.000 Perbulan.
3. Bantuan Angkutan Umum
Bantuan sosial ini diberikan ke angkutan umum, ojek online dan nelayan.
Ia juga berharap, kegiatan ini tidak hanya kegiatan seremonial semata, namun melalui kegiatan FGD ini dapat memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
“Bahwa kebijakan yang diambil pemerintah adalah kebijakan untuk kebaikan kita semua masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Provinsi Kep. Babel,” harap Jendral Bintang Dua ini.
Senada dengan Kapolda, Komisi VII DPR RI, Bambang Patijaya turut mengatakan, bahwa keputusan kenaikan BBM ini sudah di ambil oleh pemerintah.
Menurutnya, saat ini tinggal bagaimana seluruh masyarakat Babel memastikan kompensasi dan bantuan sosial yang dikucurkan pemerintah dapat tepat sasaran.
Ia juga berharap, seluruh masyarakat serta stakeholder dapat mengawasi penyaluran dari bansos itu, sehingga seluruh penerima bansos dapat benar-benar merasakan manfaatnya.
Bagaiaman kita menginginkan masyarakat dan stakeholder turut mengawasi, kenapa? karna situasi sudah susah, kita saling jaga sehingga apa yang menjadi bantuan-bantuan pemerintah dapat dirasakan manfaatnya,” pungkas Bambang Patijaya.
(Jek)